Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net

Dunia

Ingatkan AS Berhenti Cari Untung di Tengah Konflik, China: Sanksi Menciptakan Masalah Baru Bagi Dunia

SELASA, 12 APRIL 2022 | 12:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Berbagai sanksi keras yang dijatuhkan Amerika Serikat untuk mengekang Rusia atas konflik di Ukraina kembali dikecam pemerintah China.

Dalam pernyataannya otoritas China menekankan  bahwa pembatasan adalah alat yang salah untuk meredakan krisis yang sedang berlangsung.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam jumpa pers harian Senin (11/4) mengatakan seharusnya Washington berhenti mempertahankan hegemoninya melalui pemberian sansksi.

"Meningkatnya sanksi tidak membantu meringankan situasi, tetapi hanya menciptakan masalah baru bagi dunia di tengah epidemi," kata Zhao, seperti dikutip dari Xinhua.

"Meningkatnya sanksi tidak membantu meringankan situasi, tetapi hanya menciptakan masalah baru bagi dunia di tengah epidemi," kata Zhao, seperti dikutip dari Xinhua.

"Washington harus mempromosikan perdamaian dengan langkah-langkah praktis, daripada mencoba menggunakan sanksi untuk mempertahankan posisi hegemoniknya dan membuat keuntungan ilegal," tambahnya.

Zhao menegaskan kembali posisi Beijing bahwa konflik antara Kiev dan Moskow harus diselesaikan melalui dialog.

“Kami mendorong kedua belah pihak untuk menjaga momentum negosiasi dan mengupayakan hasil dan perdamaian,” katanya, seraya menambahkan bahwa China bersedia memainkan peran konstruktif dalam proses ini.

Sejak dimulainya serangan Moskow di Ukraina, Beijing telah menolak untuk mengutuk operasi militer Rusia atau menjatuhkan sanksi pada negara itu, meskipun ada tekanan dari AS dan sekutunya.

Dalam komentarnya baru-baru ini, Zhao juga melabeli Washington sebagai “pelaku dan penghasut utama krisis Ukraina” karena desakannya yang keras kepala untuk memperluas NATO ke perbatasan Rusia, yang dipandang sebagai ancaman keamanan nasional oleh Moskow.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya