IMM Bojonegoro Desak Luhut Fokus Bekerja, Tidak Lagi Bikin Gaduh

Sejumlah mahasiswa berunjukrasa di bundaran Tugu Adipura Bojonegoro, Jawa Timur, Senin sore (11/4). Demo Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Bojonegoro yang diwarnai aksi bakar ban bekas itu menyuarakan sejumlah tuntutan.

Dengan kawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Bojonegoro, puluhan mahasiswa ini menyuarakan tuntutannya yaitu menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode, menolak pencabutan subsidi pupuk, dan meminta normalisasi harga bahan pokok dan harga BBM.

Demostran menyampaikan aspirasi sambil membawa poster dan spanduk yang  bertuliskan di antaranya "Aksi Damai Bela Rakyat Kecil dan Negara" dan 'Turunkan Harga BBM dan Sembako".

Mahasiswa juga menyikapi berbagai dinamika yang berkembang saat ini. Seperti soal wacana penundaan pemilu yang sempat disuarakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Menteri LBP (Luhut Binsar Panjaitan) yang seharusnya bekerja malah menjadi sumber riuhnya kerancuan iklim politik di negeri ini. Seakan tak ada permasalahan di negeri kita, dia dan beberapa parpol menyebarkan wacana penundaan pemilu hingga presiden tiga periode sejak awal 2022," ujar Ketua IMM Bojonegoro, Arif Rahman Hakim, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Arif pun memprotes pemerintah yang menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen per 1 April 2022. Menurutnya, itu membuat harga barang dan jasa melambung dan kenaikan itu tidak berdampak signifikan dalam menekan laju inflasi.

"Juga rencana kenaikan harga Pertalite yang berpotensi menyulut laju inflasi di tengah gejolak perekonomian global. Ditambah adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng beberapa bulan terakhir," sambung Arif.

Belum lagi adanya wacana pencabutan pupuk jenis organik, SP-36 dan ZA, yang dapat merugikan petani. Sebab, jenis pupuk itu sangat berguna untuk memperbaiki kualitas tanah akibat pemakaian pupuk kimia.

"Ini akibat imbas pengurangan nilai subsidi pupuk yang mengalami penurunan hingga 13 persen dari tahun sebelumnya dari Rp 29,1 triliun menjadi Rp 25,3 triliun di tahun ini. Otomatis biaya produksi petani akan naik karena mahalnya harga pupuk nonsubsidi dan pasti akan berimbas dengan harga bahan pokok," pungkasnya.