Hongaria Kembali Tegaskan Siap Bayar Gas Rusia dengan Rubel, Abaikan Peringatan Komisi Eropa

Demi mengamankan pasokan energi negaranya, Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menegaskan kembali komitmen untuk menerima mekanisme pembayaran berbasis rubel untuk gas Rusia.

Dalam konferensi pers Senin (11/4), Szijjarto menegaskan pilihan membayar gas Rusia dengan rubel tidak melanggar sanksi apa pun, meskipun ada desakan dari negara-negara Eropa untuk tidak membayar gas Moskow dengan mata uang negara tersebut.

“Mengenai pembayaran dalam rubel, kami memiliki solusi yang tidak melanggar sanksi apa pun tetapi pada saat yang sama mengamankan pasokan gas Hongaria,” kata Szijjarto, mencatat bahwa opsi untuk membayar tagihan dalam mata uang lain daripada euro termasuk dalam perjanjian kontrak antara anak perusahaan MVM grup energi Hongaria, CEE Energy, dan Russian Gazprom Export, sudah disegel pada September tahun lalu.

Perdana Menteri Viktor Orban pun telah berkali-kali menyatakan kesediaannya.

"Kami sama sekali tidak kesulitan membayar dalam rubel, jadi, jika Rusia memintanya, kami akan membayarnya dalam rubel," kata Orban dalam pernyataan pekan lalu.

Mulai Maret, Moskow telah mengubah mekanisme pembayaran untuk ekspor gas alamnya, menuntut agar pembeli dari negara-negara yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina membayar komoditas tersebut dalam rubel.

Moskow menjelaskan bahwa pembeli sekarang harus mentransfer pembayaran gas dalam mata uang pilihan mereka ke rekening di Gazprombank Rusia, yang akan mengubahnya menjadi rubel sehingga mereka dapat mencapai produsen gas Gazprom.

Komisi Eropa, bagaimanapun, mendesak negara-negara anggota dengan kontrak yang membutuhkan pembayaran dalam euro atau dolar untuk tetap pada skema pembayaran asli mereka.

Szijjarto menekankan bahwa Hongaria, yang bergantung pada Rusia untuk sebagian besar kebutuhan minyak dan gasnya, menentang pendekatan bersama ini, dan menganggap masalah ini sebagai masalah yang harus diputuskan oleh masing-masing negara secara terpisah.

Sebelumnya, Perdana Menteri Hungaria Victor Orban mengatakan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan Uni Eropa dan tidak akan mendukung pembatasan pasokan energi dari Rusia karena ini adalah 'garis merah' untuk Hongaria, yang mendapatkan 85 persen dari semua gas yang dikonsumsi dari Rusia.