Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi orang paling bertanggungjawab dari gerakan turun jalan yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4)
Begitu pandangan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Kata dia, aksi mahasiswa adalah puncak dari kegelisahan akibat klaim Luhut soal big data yang meminta penundaan Pemilu 2024.
Masinton mengatakan, baru-baru ini Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa tidak ada penundaan dan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal tanggal 14 Februari.
Bagi Masinton, sikap Presiden Jokowi adalah bentuk tanggungjawab untuk meredam gejolak publik akibat pernyataan Luhut tersebut.
“Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggungjawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,†kata Masinton kepada wartawan, Senin (11/4).
Mantan aktivis 98 itu, mempertanyakan di mana Luhut berada saat mahasiswa turun jalan. Menurutnya, harusnya Luhut yang harus menjelaskan kepada mahasiswa yang aspirasinya adalah menolak pemilu ditunda.
“Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden,†katanya.
Masih kata Masinton, jika memang bisa bertanggungjawab pada big data hoax yang diucapkan, maka Luhut harus lapang dada mundur dari jabatannya.
“Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoax,†pungkasnya.
