Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/Net
Menyusul gagalnya pemberlakukan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), kini minyak goreng bersubsidi tetap langka. Kalaupun ada, harganya melonjak tinggi.
Sejurus kemudian pemerintah kembali mengeluarkan program baru berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Sebanyak 20,5 juta warga dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) akan menerima bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu pada April, Mei, dan Juni.
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, mengaku kecewa. Menurutnya, BLT tidak menyelesaikan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dari akar permasalahannya.
"Kita harus menghindari kebijakan-kebijakan yang sifatnya menghibur. Kalau menurut saya itu hadiah hiburan. Misalkan jalan santai pesertanya 10 ribu kan ada hadiah hiburan. Jangan lah," kata Haru kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Senin (11/4).
Daripada membuat program pencitraan, lanjut Haru, akan lebih baik jika pemerintah membuat mekanisme, regulasi, dan tata kelola komoditas yang lebih baik. Sehingga, harga kebutuhan masyarakat bisa kembali turun.
"Bukan menghibur sebagian orang lalu nanti dicitrakan di media bahwa pemerintah sudah melakukan sesuatu. Bukan itu yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat itu pemerintah bekerja dengan serius turunkan harga," tegasnya.
Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran untuk mengatur mekanisme APBD 2022 perubahan dan APBD 2023. Hal itu perlu dilakukan agar rakyat tidak terbebani dengan berbagai kenaikan kebutuhan.
"Tahan kenaikan tarif listrik dan batalkan kenaikan PPN 11 persen itu," haranya.
"Jadi kalau rakyat sedang susah, sudah seharusnya ada relaksasi. Tapi sepertinya tidak ke arah sana. Makanya saya juga jadi bingung, kondisi seperti ini tapi ada wacana perpanjangan (masa jabatan presiden)," pungkasnya.
