Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan/Net

Politik

Industri Ekonomi Digital Perlu Disokong Keamanan Data yang Kuat

SENIN, 11 APRIL 2022 | 13:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perlindungan data pribadi perlu menjadi perhatian serius pemerintah di tengah perkembangan teknologi digital yang kian masif. Apalagi, perkembangan digital ini memiliki peluang ekonomi.

Menurut data yang dimiliki anggota Komisi I DPR RI, Junico BP Siahaan, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 124 miliar dolar AS atau Rp 1.700 triliun pada tahun 2025.

"Karenanya, perlindungan data pribadi perlu menjadi perhatian bersama di tengah perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perluasan dan masif," kata Nico dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/4).


Saat ini, ia menilai keamanan data digital di Indonesia masih tergolong rendah dan belum memiliki payung hukum yang kuat.

“DPR RI sendiri sedang memperjuangkan undang-undang tentang perlindungan data pribadi serta UU Penyiaran,” tambah Nico yang juga dikenal sebagai seorang presenter ini.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Riant Nugroho menilai, industri telekomunikasi seharusnya menjadi leading actor untuk melindungi data klien. Perusahaan telekomunikasi diminta mendorong pelaku industri digital mengeluarkan klausul serupa.

"Mengeluarkan klausul yang sama untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak pernah dikeluarkan tanpa persetujuan pemilik data," jelas Riant.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Istri Petinggi KPK Jadi Kapolres Metro Bekasi

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:12

Jasa Marga Alihkan 50,8 Juta Saham ke BP BUMN, Ini Penjelasan Lengkapnya

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:03

Hensat soal Pilkada Lewat DPRD: Ketua Kelas Saja Dipilih Murid

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:01

Wagub Babel Hellyana Siap Jalani Proses Hukum Kasus Ijazah

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:55

SPKR Kembali Geruduk OJK dan KPK Soal Dugaan Penggelapan Aset Sitaan Korupsi

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:43

Pilkada oleh DPRD dan Memperkuat Demokrasi Pancasila

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:42

Perluasan Definisi “Upaya Paksa” dalam KUHAP Baru: Menjaga Keadilan, Menjaga Kewenangan

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:38

Farhan Siap Dipanggil Kejaksaan soal Kasus Wawalkot Bandung

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:35

Waspada Importir! Simak Aturan Terbaru Batas Waktu Penimbunan Barang di Pelabuhan

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:32

Mentan Amran Terima Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:30

Selengkapnya