Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir/Net

Politik

Keras! Erick Thohir Minta Penguasa Sawit Swasta Tidak Jadi Orang Asing di Negeri Sendiri

SABTU, 09 APRIL 2022 | 16:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perusahaan swasta pengelola kebun sawit di Indonesia diminta ikut bertanggung jawab mengatasi kelangkaan minyak goreng dalam negeri.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir saat  sosialisasi Program Makmur “Petani Mandiri Wujudkan Indonesia Maju Sejahtera” di Desa Besur, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (9/4).

Erick mengaku, saat ini PT Perkebunan Nusantara (PTPN) hanya memiliki 4 persen dari luas lahan CPO di Indonesia, selebihnya dimiliki swasta.


"PTPN hanya mempunyai 4 persen luas lahan CPO. Lalu kita bersama menampung dari petan,  mungkin jadi 7 persen, mayoritas dari swasta," kata Erick Thohir.

Dengan keterbatasan lahan itu, pemerintah sudah memutar otak untuk mengalihkan perusahaan plat merah yang sebelumnya tidak memproduksi minyak goreng diharuskan memproduksinya.

"BUMN yang punya 4 persen melakukan perubahan seperempat dari produksinya. Yang tadinya tidak produksi minyak goreng, kita lakukan seperempat dari produksinya untuk rakyat," tegasnya.

Oleh karenanya, ia meminta kepada pengelola sawit swasta untuk ikut gotong-royong mengatasi persoalan minyak goreng. Bahkan dengan tegas, ia meminta swasta tidak tutup mata untuk ikut bertanggung jawab.

"Kita hidup di Indonesia, mendapatkan berkah di Indonesia, ketika ada seperti ini (kelangkaan minyak goreng) swasta harus kembali bertanggung jawab. Jangan jadi orang asing ketika kayanya dari sumber daya alam Indonesia, tapi ketika rakyat membutuhkan tidak hadir," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya