Berita

Aksi unjuk rasa mahasiswa/Net

Politik

Waspada, Jaman Peringatkan Gerakan Penurunan Jokowi yang Membonceng Mahasiswa

SABTU, 09 APRIL 2022 | 15:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gerakan mahasiswa yang mulai ramai mengoreksi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan wujud tatanan demokrasi yang baik. Namun, mahasiswa patut waspada atas oknum penunggang aksi.

"Gerakan mahasiswa untuk mengoreksi pemerintahan demi kepentingan rakyat perlu didukung. Namun harus menolak setiap gerakan penurunan Presiden Jokowi yang membonceng gerakan mahasiswa," kata Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/4).

Mantan Ketum LMND ini juga menyingung beberapa menteri di lingkaran presiden, seperti Menko Marinvest Luhut Pandjaitan, Menteri BPKM Bahlil Lahadalia, dan Mendagri Tito Karnavian yang tercium kental bermanuver terkait perpanjangan jabatan presiden dan 3 periode.


Padahal, masih banyak persoalan bangsa yang belum teratasi dan tidak berpihak kepada rakyat.

Jaman sendiri merasa prihatin dengan sikap Jokowi yang terkesan melakukan pembiaran atas manuver-manuver para pembantunya di kabinet.

"Seharusnya Pak Presiden lebih banyak menerima masukan dari banyak pihak, tidak hanya masukan dari pembantunya yang ternyata sembrono mengambil kebijakan," kata Iwan.

Ia lantas mencontohkan beberapa kebijakan pemerintah justru tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, seperti kenaikan BBM, hingga minyak goreng.

Sejumlah kementerian juga terkesan tak bisa berbuat banyak atas kebijakan perusahaan plat merah yang justru memberatkan rakyat.  

"Menteri ESDM diam saja terkait Pertamax, Pertamina Dex, Solar dan Pertalite plus LPG. Padahal ini kementerian teknis terkait energi dan sumber daya mineral. Menteri BUMN kurang menjelaskan terkait BBM yang di bawah kendalinya, yaitu Pertamina," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya