Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Saiful Anam: Utang Tidak Ada Manfaatnya, Jika Pemerintah Makin Mencekik Publik

JUMAT, 08 APRIL 2022 | 13:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyaknya utang yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo mengakibatkan rakyat yang menanggung dengan mahalnya kebutuhan pokok hingga naiknya pajak.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, utang di era pemerintahan Jokowi lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

"Karena kita lihat utang yang ada, tidak mampu memberikan kemanfaatan dan kebaikan kepada masyarakat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/4).


Utang yang sudah tembus Rp 7 ribu triliun saat ini kata Saiful, hampir tidak terasa efeknya bagi rakyat. Karena, justru pajak semakin naik dan barang-barang semakin hari semakin naik.

"Apalagi minyak goreng makin tidak terkendali. Sehingga utang yang banyak terasa tidak memiliki efek baik bagi masyarakat," kata Saiful.

Seharusnya kata Saiful, utang yang pada akhirnya ditanggung oleh rakyat, dapat secara langsung terasa. Yaitu dengan murahnya pajak dan harga pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Tidak justru makin sulit dan makin terasa mencekik publik. Kalau ternyata makin mencekik publik, maka utang tidak diperlukan, karena tugas pemerintah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," pungkas Saiful.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya