Berita

Hasil voting Majelis Umum PBB yang menyetujui penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB, Kamis (7/4).

Dunia

Keanggotaaan Rusia di Dewan HAM PBB Ditangguhkan, Indonesia Kembali Abstain

JUMAT, 08 APRIL 2022 | 04:31 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Majelis Umum PBB telah menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan HAM lembaga itu melalui voting yang disetujui 93 negara. Sebanyak 24 negara menolak resolusi tersebut, dan 58 lainnya menyatakan abstain.

Seperti dalam dua resolusi Majelis Umum PBB sebelumnya, yang menuntut gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Rusia dari Ukraina serta perlindungan bagi warga sipil Ukraina, Indonesia kembali memilih Abstain.

Penundaan keanggota Rusia di Dewan HAM PBB itu atas tuduhan pelanggaran HAM yang mengerikan oleh tentara Rusia di Ukraina. Amerika Serikat dan Ukraina yang mensponsori resolusi tersebut menyebut aksi Rusia di Ukraina sebagai kejahatan perang.


Resolusi Majelis Umum PBB yang diambil hari Kamis (7/4) ini terbilang historikal. Karena baru kali ini anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto dijatuhkan sanksi seperti itu.

Namun demikian perlu dicatat, bahwa hasil pemungutan suara lebih rendah dari dua resolusi Majelis Umum PBB sebelumnya yang disetujui 140 negara dan ditentang hanya 5 negara.

Wakil Duta Besar Rusia di PBB Gennady Kuzmin, seperti dikutip dari Associated Press, mengatakan, Kamis pagi Rusia telah menarik diri dari Dewan HAM PBB. Pernyataan itu disampaikan Kuzmin setelah voting dilakukan.

Dia menambahkan, Dewan HAM PBB dimonopoli oleh sekelompok negara dengan “kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek”.

Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa memiliki mandat untuk melakukan tinjauan berkala tentang situasi hak asasi manusia di semua negara anggota PBB.

Akhir bulan Maret lalu, Dewan HAM PBB memulai penyelidikan pelanggaran HAM oleh Rusia di Ukraina.

Dewan ini memiliki 47 anggota yang dibentuk pada tahun 2006 menggantikan komisi yang didiskreditkan karena catatan buruk beberapa anggotanya.

Dewan baru segera menghadapi kritik serupa, termasuk bahwa negara pelanggar HAM mencari kursi untuk melindungi mereka dan sekutu mereka. Sejumlah negara anggota Dewan HAM PBB yang dinilai memiliki catatan HAM buruk antara lain adalah Israel, China, Eritrea, Venezuela, Sudan, dan Libya.

Resolusi untuk menangguhkan keanggota Rusia di Dewan HAM PBB digalang Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menyusul peredaran video dan foto yang memperlihatkan mayat bergelimpangan di kota Bucha setelah tentara Rusia mundur dari kota itu.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya