Langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar dan Pertalite diduga kuat bukan hanya terjadi karena penyelewengan oleh spekulan dan pengguna yang tidak tepat sasaran.
Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/4).
Yusri mengungkap, over kuota solar hingga akhir Maret 2022 mencapai 13 persen, sementara over kuota Pertalite sudah mencapai 20 persen dari kuota yang sudah ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Akibat over kuota inilah, Pertamina membatasi suplai BBM tersebut ke SPBU.
“Pertamina membatasi penyaluran BBM subsidi berakibat kelangkaan untuk menghidari kerugian, karena kerugian over kuota tidak ditanggung oleh pemerintah, kecuali ada penyesuaian kuota dari BPH Migas,†kata Yusri.
Tak hanya itu, kata Yusri, Pertamina mengalami kerugian jika digitalisasi SPBU tidak berfungsi baik sebagaimana mestinya, menyebabkan kebocoran BBM subsudi tidak bisa dipantau sejak dini secara real time, namun ironisnya Pertamina harus membayar juga sebesar Rp 15,25 per liter, dengan total jumlah BBM yang dikeluarkan dari SPBU diseluruh Indonesia selama 5 tahun kepada PT Telkom.
Akibat digitalisasi tidak berfungsi, Yusri menjelaskan, maka Pertamina gagal mengendalikan penyimpangan distribusi BBMnya, terbukti sering terjadi Pertamina terlambat menyalurkan BBM subsidi ke SPBU dan banyaknya spekulan BBM yang tertangkap oleh aparat penegak hukum diberbagai daerah.
Oleh karena itu, menurut Yusri, KPK perlu melakukan audit terhadap teknologi digitalisasi SPBU yang sejak diresmikan telah beroperasi di 5.515 SPBU Pertamina.
“Proyek digitalisasi dengan niliai investasi Rp 3,6 triliun patut diduga tidak berfungsi sempurna, proyek tersebut merupakan hasil kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Telkom (Persero) Tbk,†tekan Yusri.
Sebab, jika IT Nozle atau digitalisasi SPBU itu berfungsi sempurna, maka sistem itu secara real time memberikan seluruh informasi terinci kondisi di SPBU kepada Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Pusat dan seluruh Pertamina Marketing Operation Regional seluruh Indonesia.
Informasi yang diberikan, meliputi volume BBM semua jenis yang sudah tersedia diseluruh depo terminal BBM, maupun yang sudah terjual dan yang masih tersisa diseluruh tangki SPBU, termasuk CCTV analytic di SPBU harus bisa mencatat nomor plat kenderaan pengguna BBM subsidi dan penugasan.
“Jadi, jika digitalisasi SPBU benar berfungsi, omong kosong bisa terjadi kelangkaan BBM di SPBU. Rakyat monitor, menunggu kinerja KPK bisa mengusut tuntas proyek digitalisasi SPBU oleh PT Telkom yang berpotensi merugikan negara,†demikian Yusri.
