Konferensi pers tim kuasa hukum Adam Rachmat Damiri/Ist
Kuasa Hukum Adam Damiri, Yulius Irawansyah mengatakan ada beberapa masalah yang menjadi perhatian atas vonis kasus yang diberikan kepada Adam Rachmat Damiri (ARD).
Ia mengatakan bahwa sampai saat ini salinan putusan masih belum diterima oleh tim kuasa hukum Adam Damiri dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Kami belum terima salinan putusan dari pengadilan negeri, sehingga pembelaan kita menjadi tidak maksimal," ujarnya dalam konferensi pers yang di Jakarta Kamis sore (7/4).
Selain putusan yang belum diterima, menurut Yulius, seharusnya vonis hukum terhadap Adam Damiri diringankan bukan justru ditambah karena ada beberapa hal yang meringankan.
"Lagi-lagi putusan yang diterima oleh pak Adam Damiri, ada hal-hal yang meringankan hukuman tapi justru ditambah," ungkapnya.
Perhitungan kerugian negara yang rancu juga menjadi suatu hal yang menjadi masalah atas putusan yang diterima oleh Adam Damiri.
"Yang ketiga, tanda tanya yang besar bagi kami itu (kerugian negara) sebesar Rp angka 22,7 triliun. Itu darimana asal muasal perhitungan yang masih rancu," ucapnya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI tahun 2021, kerugian negara pada PT Asabri periode 2012-2019 mencapai 22,7 triliun rupiah, 2,7 triliun rupiah diantaranya merupakan kerugian era ARD menjabat Dirut. Atas dasar itu, hukuman terhadap ARD dianggap tak logis.
"Secara logika sangat tidak masuk akal apabila klien kami mendapatkan hukuman maksimal 20 tahun penjara, yang mana hukuman tersebut sama beratnya dan bahkan lebih berat dari hukuman yang diterima oleh beberapa terdakwa lainnya," kata Yulius Irwansyah.
Kerugian 2,7 triliun rupiah era ARD juga masih patut dipertanyakan. Pasalnya, era ARD itu investasi di saham kode CNKO dan LCGP tercatat rugi dalam perhitungan BPK, tapi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI di tahun 2021 kedua saham tersebut berubah menjadi tidak lagi rugi.
"Ternyata seiring waktu mengalami kenaikan nilai harga sehingga tidak lagi berada di posisi yang rugi melainkan berubah menjadi keuntungan atau setidak-tidaknya balik modal," kata Dia.
Dalam sidang pembacaan putusan perkara ARD pada tanggal 4 Januari 2022 lalu, salah satu hakim anggota dalam persidangan pun menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan anggota majelis hakim lainnya, yang pada intinya berpendapat bahwa kerugian negara yang dialami oleh PT Asabri dalam perkara korupsi ini tidak nyata dan tidak pasti.
Untuk itu, kata Dia, perhitungan kerugian negara yang seharusnya jelas dan pasti tersebut adalah peluang bagi tim untuk memperjuangkan keadilan bagi ARD hingga akhir.
