Berita

Presiden Joko Widodo masih ditunggu ketegasannya soal wacana tiga periode/Net

Politik

Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu, Bukan Sinyal Jokowi Tolak Tiga Periode

KAMIS, 07 APRIL 2022 | 15:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo memang telah melarang para menterinya untuk membicarakan wacana penundaan pemilu. Namun, itu bukan berarti Jokowi memberikan sinyal menolak wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Jamiluddin Ritonga, menyinggung pelarangan Jokowi terhadap anak buahnya mendengungkan penundaan pemilu, Kamis (7/4).

"Kalau hanya marah dan melarang para menterinya, tentu sulit memaknainya. Sebab, marah dan melarang itu dapat ditafsirkan banyak makna,” kata Jamiluddin.


"Apalagi beberapa menterinya sudah lama membicarakan penundaan pemilu. Jadi kalau baru sekarang presiden melarangnya, memang jadi tanda tanya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Jamiluddin menilai sinyal yang dikeluarkan Jokowi tersebut baru dapat dipastikan kalau presiden secara langsung dan tegas menyatakan menolak presiden tiga periode.

"Pernyataan langsung dan tegas itu yang sebenarnya ditunggu masyarakat. Sehingga wacana presiden tiga periode (juga) dapat diakhiri,” demikian Jamiluddin.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya