Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/RMOLJabar
Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan sikap tegasnya terkait terus bergulirnya narasi penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden. Jokowi meminta para menterinya tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.
Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu mengatakan, apabila narasi-narasi penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden masih saja bergulir, berarti memang ada pihak yang serius menginginkan presiden tiga periode. Apabila mereka serius, pihaknya juga juga serius mengatakan tidak untuk tiga periode presiden.
"Saya kira rakyat bisa menilai layakkah tiga periode dengan tata cara kelola seperti ini. Jadi yang terasa itu penderitaannya akan semakin panjang," tegas Haru kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (7/4).
Ia tak mempersoalkan pernyataan Presiden Jokowi yang melarang jajaran menteri untuk tidak menyuarakan penambahan masa jabatan tiga periode presiden. Akan tetapi, apakah benar ke ke depannya menteri maupun komponen bangsa tidak lagi menggulirkan narasi tersebut.
"Apakah benar menteri-menteri itu diam, apakah benar tidak ada lagi komponen bangsa yang diminta untuk ngomongin itu. Kalau misalkan ternyata ada, pertama pernyataan Presiden tidak ada artinya. Kedua, perlawanan rakyat akan semakin keras," ucapnya.
"Itu saja. Jadi saya kira silakan saja. Mungkin merasa terlalu percaya diri, kalau saya lihat. Dalam kondisi seperti ini kemudian membuka wacana itu," lanjutnya.
Saat disinggung mengenai kemungkinan sanksi atau pencopotan jabatan terhadap menteri yang masih menggulirkan penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden, Haru menilai hal itu memang harus dilakukan. Karena Presiden Jokowi sudah menginstruksikannya kepada jajaran kabinet.
"Kalau menurut saya (iya), masa instruksi Presiden (tidak dipatuhi). (Diperintah) jangan bicara, tapi terus bicara. Itu kan fenomena kita selama ini. Pak Presiden sudah mengatakan hentikan, tapi kalau dilanjut berarti lanjutnya disetujui oleh presiden," ucap Haru.
Lebih lanjut, Haru menerangkan, ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi fenomena tersebut sudah tergambarkan saat awal menangani pandemi Covid-19. Sebab, berbagai menteri turut bicara mengenai penanganan pandemi Covid-19.
"Itu bukan masalah baru, penanggulangan pandemi Covid-19, menteri A ngomong A, menteri B ngomong B, kan bagus. Jadi bingung rakyat," terangnya.
"Kami sebetulnya tidak heran, justru kami tunggu ini, berhenti enggak wacana tiga periode ini. Kalau tidak berhenti, pertama berarti Presiden tidak ditaati, dan yang kedua, atau mungkin diam-diam Presiden juga setuju. Makanya kalau sudah begitu serius mau tiga periode, kita juga serius. Dan saya kira mahasiswa juga serius, rakyat juga serius," tutup Haru.
