Anggota DPD RI, Fahira Idris/Ist
Di tengah dampak pandemi Covid-19 terutama ekonomi yang masih sangat terasa saat ini, dalam beberapa bulan belakangan ini energi publik juga terkuras dengan berbagai isu. Di antaranya polemik yang dilemparkan beberapa anggota kabinet terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Isu ini bukan hanya membuat gaduh ruang publik, tetapi mempertajam polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara tegas melarang para menterinya berbicara soal perpanjangan masa jabatan dinilai tepat untuk mengembalikan fokus bangsa ini memulihkan ekonomi akibat hantaman pandemi.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan, walau saat ini situasi pandemi baik di Indonesia maupun secara global mulai terkendali, tetapi di depan mata tantangan baru sudah menunggu. Pemulihan ekonomi akibat hantaman pandemi semakin berat akibat situasi global yang tidak menentu.
Konflik Rusia-Ukraina sudah dan akan terus melahirkan berbagai potensi krisis yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Dunia saat ini, kata Fahira, dalam ancaman krisis pangan dan energi bahkan bisa mengarah kepada krisis perdamaian.
Sehingga Fahira menilai teguran dari presiden kepada beberapa anggota kabinetnya sudah tepat, untuk menyadarkan semua pihak bahwa saat ini situasi dunia sedang tidak baik-baik saja dan Indonesia pasti terimbas.
"Energi besar bangsa ini yang merupakan paduan dari energi Pemerintah dan energi seluruh rakyat harus diarahkan atau difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Isu perpanjangan masa jabatan ini menguras energi rakyat karena dilempar oleh para menteri dan beberapa pimpinan parpol. Padahal Pemerintah membutuhkan energi rakyat agar ekonomi segera pulih," ujar Fahira Idris lewat keterangan tertulisnya, Kamis (7/4).
"Semoga perintah Presiden ini mampu menghilangkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, sehingga Pemerintah bisa fokus pulihkan ekonomi,†imbuhnya.
Ditambahkan Fahira, isu perpanjangan masa jabatan presiden berkelindan dengan persoalan minyak goreng yang tak kunjung selesai, naiknya harga kebutuhan pokok dan kenaikan BBM Pertamax. Situasi seperti ini sejatinya tidak baik untuk Pemerintah yang saat ini membutuhkan dukungan publik untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Berkali saya sampaikan, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini kontraproduktif. Sebuah isu yang tidak perlu dimunculkan, diperdebatkan, apalagi menjadi polemik," tegasnya.
"Sebagai pengendali utama pemerintahan, presiden dan pembantunya harus mampu mengelola energi rakyat untuk bergerak bersama memulihkan ekonomi. Agar energi rakyat bisa optimal, ruang publik kita harus diisi oleh wacana-wacana pemulihan ekonomi,†pungkas Senator Jakarta ini.
