Jamiluddin Ritonga: Jokowi Baru Larang Menteri Bicara 3 Periode Setelah Dapat Tekanan Masyarakat

Presiden Joko Widodo melarang anak buahnya terus menyuarakan di ruang publik soal wacana penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga berpendapat, larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menterinya membicarakan presiden tiga periode sudah tepat.

"Meskipun larangan itu terkesan lamban. Jokowi baru menyampaikan larangan itu setelah terjadi kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/4).

Menurutnya, ada kesan larangan itu disampaikan setelah mendapat tekanan dari berbagi elemen masyarakat. Bahkan partai koalisi, seperti PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan keras menolak wacana tersebut.

"Bahkan ada yang meminta agar para menteri tidak ikut-ikutan menyuarakan presiden tiga periode. Hal yang sama juga disuarakan Partai Demokrat dan PKS. Partai opososi ini hampir setiap hari mengeritik wacana tersebut,” ucapnya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan perubahan sikap presiden itu tampaknya setelah mendapat tekanan. Mayoritas masyarakat dengan tegas menolaknya.

"Karena itu, presiden tampaknya sudah melihat wacana presiden tiga periode tidak menguntungkannya. Presiden justeru terkesan semakin tersudut akibat ulah beberapa menteri kepercayannya,” ujarnya.

"Jadi, tekanan dari beberapa elemen masyarakat dan partai politik tampaknya efektif untuk mengubah sikap Jokowi. Tekanan ini tidak boleh kendor agar wacana presiden tiga periode benar-benar mati,’ tutupnya.