Berita

Jurubicara PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Bukan Hanya Setop Anak Buahnya, PDIP Ingin Jokowi Tegaskan Tidak Setuju Pemilu Ditunda

RABU, 06 APRIL 2022 | 15:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo meminta anak buahnya untuk menghentikan wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan lebih fokus dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Jurubicara PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Pernyataan Presiden itu sudah benar, baik dari sisi timing maupun tempatnya. Presiden memahami betul bahwa isu ini mulai membelah masyarakat dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” ucap Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/4).


Menurutnya, dengan adanya wacana penundaan Pemilu membuat para pembantu Presiden Joko Widodo tidak fokus bekerja maksimal dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Manuver para menteri itu justru membuat para menteri terkait tidak bisa bekerja maksimal karena polemik yang timbul,” imbuhnya.

Deddy menilai, wacana tersebut menguras energi pemerintahan yang seharusnya fokus pada penanganan masalah rakyat yang semakin kompleks.

"Pak Jokowi secara pribadi dalam energi negatif yang merusak, padahal pemerintah masih banyak tugas penting seperti menjaga momentum pemulihan ekonomi, pengendalian pandemi dan terutama menjaga stabilitas bahan pokok yang terus meningkat di dalam negeri dan di pasar global,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pernyataan presiden tersebut agar dicermati oleh para pembantunya agar bisa bekerja dengan baik,

"Saya menganggap pernyataan Presiden itu seperti mengembalikan kabinet ke dalam rel yang benar, “to govern” and “to deliver”," ucapnya.

Partai berlambang kepala Banteng ini berharap, Presiden Joko Widodo menyampaikan ketidaksetujuannya secara tegas dan lugas terkait pernyataan penundaan Pemilu untuk meneduhkan suasana politik yang kian memanas.

"Hanya saja saya berharap seharusnya Bapak Presiden juga menyatakan ketidak setujuannya terhadap penundaan Pemilu. Jika itu dilakukan maka dipastikan suasana politik-sosial akan kembali teduh, pemerintah bisa fokus kembali pada tugas dan tantangan yang ada di depan mata,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya