Anggota Komisi I DPR RI, Mukhlis Basri dalam Raker bersama Kementerian Luar Negeri RI/Repro
Isu penundaan forum internasional KTT G20 diundur muncul dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri RI.
Kabarnya, KTT G20 bakal diundur menyusul adanya pertentangan Indonesia dengan negara-negara yang menolak hadirnya Presiden Vladimir Putin dalam forum tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Mukhlis Basri mempertanyakan isu penundaan G20 lantaran ada protes dari negara lain usai diundangnya Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam acara tersebut.
"Sekarang ramai bahwa G20 ini akan ditunda, jadi mohon penjelasan Ibu Menteri, apakah seandainya konflik geopolitik Ukraina dan Rusia tidak selesai, apakah G20 ini ditunda?†tanya Mukhlis dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Pihaknya juga mempertanyakan upaya apa saja yang dilakukan Kementerian Luar Negeri terkait dengan pelaksanaan forum KTT G20.
“Apa upayanya dari Kementerian? Jangan sampai masalah ini (tidak selesai) karena kita kan sebagai ketua dan juga sebagai tuan rumah,†imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Junico Bisuk Partahi Siahaan. Mantan presenter televisi ini mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menghadapi G20 di tengah situasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
“Memang apa yang sedang terjadi ini memiliki sensitivitas terhadap pelaksanaan, belum-belum sudah ada juga menyampaikan mengusulkan untuk mengundurkan pelaksanaannya,†kata Nico.
Nico mengamini, ada kekhawatiran pandemi dan konflik Rusia-Ukraina melebar ke dalam forum KTT G 20. Oleh karenanya, ia meminta kejelasan Kemenlu tentang undangan Indonesia kepada Rusia hadir dalam forum internasional tersebut.
“Apa yang menjadi pernyataan Indonesia untuk tetap mengundang Rusia ini sudah mengundang polemik. Kemarin Perdana Menteri Australia juga sudah melakukan pernyataan keras untuk menolak Rusia hadir,†jelasnya.
Namun Menlu Retno tak sempat membalas pertanyaan-pertanyaan tersebut di depan publik karena raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyari dilanjutkan dengan agenda tertutup.
