Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

Politik

Susi Pudjiastuti Minta Puan Maharani Dorong Pembatalan Sistem Kontrak Penangkapan Ikan

RABU, 06 APRIL 2022 | 11:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perlindungan bagi nelayan kecil dalam sistem kontrak penangkapan ikan tengah didorong Ketua DPR RI Puan Maharani untuk direalisasikan pemerintah. Namun, hal itu dianggap belum cukup oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Susi meminta Puan mendorong pembatalan sistem kontrak penangkapan ikan yang jelas-jelas merugikan nelayan kecil.

"Mbak Puan, mohon sistem kontrak ini untuk dibatalkan," ujar Susi melalui akun Twitternya pada Rabu (6/4).


Susi berharap, tata kelola sumber daya alam Indonesia di lautan bisa dikembalikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang pernah diterbitkan pada 2016.

"Perjuangkan untuk kembali ke Perpres 44 tahun 2016, di mana Perikanan Tangkap di Laut NKRI hanya untuk perusahaan, kapal, modal, dan orang Indonesia," jelas Susi.

Dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa kemarin (5/4), Puan menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk perikanan harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan kita," ujar Puan.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya