Berita

Ketua Gerakan Reformasi Politik (Gerpol) Indonesia, Andrianto/Net

Politik

Ketua Gerpol Berharap Ada Keadilan Hakiki dan Munarman Bisa Dibebaskan

RABU, 06 APRIL 2022 | 10:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur diharapkan dapat bersikap objektif dan membebaskan terdakwa Munarman dari segala tuntutan dalam perkara dugaan terorisme.

Harapan itu disampaikan oleh Ketua Gerakan Reformasi Politik (Gerpol) Indonesia, Andrianto menjelang dimulainya sidang putusan atau vonis terhadap Munarman yang digelar di PN Jakarta Timur pada hari ini, Rabu (6/4).

"Saya berharap ada keadilan hakiki dari kasus Munarman ini," ujar Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/4).


Karena menurutnya, dari sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak satupun yang membuktikan bahwa Munarman terlibat tindakan terorisme.

"Dalil Jaksa hanya kehadiran fisik dalam sebuah kegiatan di mana banyak pihak juga hadir. Hanya karena kemudian organisasi tersebut terlarang, tidak bisa dijadikan dalih pelanggaran hukum," kata Andrianto.

Andrianto menduga, adanya upaya penghabisan terhadap organisasi yang di mana Munarman pernah menjadi Sekretaris Umumnya.

"Jadi ada balas dendam kepada organisasi Munarman yang kritis dan menggalang aksi jutaan umat Islam terhadap peristiwa penistaan agama,” katanya

“Saya lihat hukum saat ini sudah disusupi radikalisme oligarki. Radikalisme oligarki ini sesungguhnya lebih berbahaya. Saya berharap Hakim dapat objektif dengan membebaskan Munarman dan mengembalikan harkat martabatnya," pungkas Andrianto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya