Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

PDIP: Tolong Luhut dan Bahlil Jangan Menjebak dan Menjerumuskan Pak Jokowi

SELASA, 05 APRIL 2022 | 21:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai pendukung utama Presiden Joko Widodo tegas mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia untuk berhenti mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Desakan disampaikan politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang menduga kuat bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden didorong oleh dua pembantu Presiden Joko Widodo tersebut.

“Kelihatannya didorong oleh beberapa ketua partai politik dan juga menteri investasi serta menteri koordinator maritim dan investasi,” ujarnya lewat akun media sosial pribadi, Selasa (5/4).


Deddy Sitorus meminta Luhut dan Bahlil untuk membaca kembali konstitusi. Di mana dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tegas membatasi masa jabatan presiden.

"Kami ingatkan Pak Luhut dan Pak Bahlil bahwa konstitusi sudah mengatur bahwa pemilihan presiden dilakukan setiap lima tahun sekali,” katanya.

Pihaknya meminta kepada Luhut dan Bahlil untuk tidak menampar, apalagi menjerumuskan Presiden Joko Widodo dengan isu penambahan masa jabatan presiden demi mendapatkan kekuasaan.

"Oleh karena itu, mohon jangan menjebak Pak Jokowi, mari tinggalkan kesan yang baik untuk Pak Jokowi. Jangan jerumuskan Pak Jokowi demi ambisi kekuasaan dan ambisi ekonomi dari anda-anda sekalian,” tegasnya.

"Tolong jaga kehormatan Pak Jokowi, sudahi polemik tentang perpanjangan masa jabatan presiden,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya