Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim/Repro

Politik

Luqman Hakim Minta Mendagri Tito Tegur Kades Pendukung Jokowi 3 Periode

SELASA, 05 APRIL 2022 | 16:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian diminta menegur kepala desa  yang ikut mendukung wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim dalam rapat kerja bersama Komisi II dengan Mendagri RI, Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (5/4).

Luqman bertanya kepada Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian terkait isu bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada kepala dan perangkat desa untuk mendeklarasikan penambahan masa jabatan presiden.


Acara yang dimaksudkan Luqman, kegiatan Silatnas di Istora Senayan yang dilaksanakan oleh Apdesi pimpinan Surta Wijaya.

“Dua hal yang saya ingin pertanyakan apa betul informasi yang beredar bahwa baru sehari sebelum acara SKT untuk update itu keluar atau diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri ?” tegas Luqman di dalam ruang rapat.

Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan, Kementerian Dalam Negeri RI memiliki fungsi pembinaan terhadap organisasi massa dan pemerintahan desa. Menurut Luqman, seharusnya Kemendagri memberikan teguran keras terhadap Apdesi yang mendeklarasikan dukungan penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

Sepanjang yang Luqman pahami, Kementerian Dalam Negeri memiliki tupoksi dan kewenangan melakukan perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik pemerintahan umum otonomi daerah administrasi kewilayahan pemerintahan desa.

“Kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang oleh undang-undang,” ucapnya.

Politisi yang juga Ketua PP GP Ansor ini berharap, Kemendagri dapat menegakkan aturan. Selain itu, Kemendagri perlu mendorong para kepala daerah untuk melakukan pembinaan dengan memberi sanksi kepada kepala atau perangkat desa yang ikut menyatakan dukungan Presiden Jokowi untuk 3 periode.

"Satu, itu menyalahi undang-undang, yang kedua itu menabrak konstitusi karena konstitusi kita mengatur hanya maksimum seseorang boleh menjadi presiden 2 periode,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya