Berita

Aksi protes di Sri Lanka/Net

Dunia

Ekonomi Babak Belur dengan Utang Melimpah, Sri Lanka Jatuh ke Debt Trap China

SELASA, 05 APRIL 2022 | 10:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis ekonomi parah yang dihadapi oleh Sri Lanka telah membawa kekacauan sosial dan politik bagi negara berpenduduk 22 juta orang itu.

Keterpurukan ekonomi Sri Lanka dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun di tengah kesulitan yang dialaminya, Sri Lanka masih harus berjuang membayar pinjaman ke China.

Sebuah artikel yang dimuat The Hong Kong Post dan dikutip ANI News pada Selasa (5/4) menyebut Sri Lanka telah jatuh ke perangkap utang atau debt trap dari China.


Saat ini, Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Situasi ini dikaitkan dengan kekurangan devisa yang disebabkan oleh pembatasan pariwisata selama pandemi Covid-19.

Krisis ekonomi membuat Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar yang cukup, sementara makanan dan kebutuhan dasar menghadapi kelangkaan.

Situasi membuat warga Sri Lanka marah dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, yang memicu seluruh menteri kabinet pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri dan krisis politik dimulai.

Di tengah kesulitan yang dihadapi Sri Lanka, China dilaporkan telah menolak memberikan konsesi pembayaran utang kepada Kolombo.

Sejauh ini, total utang Sri Lanka ke China mencapai 8 miliar dolar AS, hampir seperenam dari total utang luar negeri negara tersebut yang mencapai 45 miliar dolar AS.

Utang dari China sendiri digunakan Sri Lanka untuk membiayai sejumlah proyek yang nyatanya tidak menghasilkan uang.

Menurut lembaga think tank European Foundation For South Asian Studies (EFSAS), pembayaran utang Sri Lanka dalam mata uang dolar yang jatuh tempo tahun ini berjumlah lebih dari 6 miliar dolar AS, termasuk obligasi negara senilai 1 miliar dolar AS yang jatuh tempo pada Juli.

"Ada kekhawatiran yang berkembang di antara lembaga pemeringkat dan ekonom bahwa negara tidak akan mampu membayar bahkan ini," kata EFSAS.

China dilaporkan telah menolak untuk menanggapi seruan Sri Lanka untuk menjadwal ulang utangnya. Bahkan Duta Besar China untuk Sri Lanka pada Maret mengatakan Beijing lebih tertarik untuk mempertimbangkan pinjaman 1 miliar dolar AS lebih lanjut dan jalur kredit  1,5 miliar dolar AS.

Sri Lanka Menjadi Alarm Peringatan

Situasi yang dihadapi Sri Lanka saat ini tampaknya menjadi peringatan bagi negara-negara tetangga yang memiliki utang besar pada China.

The Hong Kong Post menyebut posisi Pakistan adalah yang paling genting. Laporan itu mengatakan Pakistan berada di puncak daftar negara penerima bantuan BRI (Belt and Road Initiatives), dengan proyek senilai 27,3 miliar dolar AS.

Disebutkan, China telah menjerat Pakistan dalam jebakan utang BRI dengan suku bunga tinggi, persyaratan pembayaran yang kaku, dan kurangnya transparansi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya