Berita

Aksi protes di Sri Lanka/Net

Dunia

Ekonomi Babak Belur dengan Utang Melimpah, Sri Lanka Jatuh ke Debt Trap China

SELASA, 05 APRIL 2022 | 10:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis ekonomi parah yang dihadapi oleh Sri Lanka telah membawa kekacauan sosial dan politik bagi negara berpenduduk 22 juta orang itu.

Keterpurukan ekonomi Sri Lanka dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun di tengah kesulitan yang dialaminya, Sri Lanka masih harus berjuang membayar pinjaman ke China.

Sebuah artikel yang dimuat The Hong Kong Post dan dikutip ANI News pada Selasa (5/4) menyebut Sri Lanka telah jatuh ke perangkap utang atau debt trap dari China.


Saat ini, Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Situasi ini dikaitkan dengan kekurangan devisa yang disebabkan oleh pembatasan pariwisata selama pandemi Covid-19.

Krisis ekonomi membuat Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar yang cukup, sementara makanan dan kebutuhan dasar menghadapi kelangkaan.

Situasi membuat warga Sri Lanka marah dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, yang memicu seluruh menteri kabinet pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri dan krisis politik dimulai.

Di tengah kesulitan yang dihadapi Sri Lanka, China dilaporkan telah menolak memberikan konsesi pembayaran utang kepada Kolombo.

Sejauh ini, total utang Sri Lanka ke China mencapai 8 miliar dolar AS, hampir seperenam dari total utang luar negeri negara tersebut yang mencapai 45 miliar dolar AS.

Utang dari China sendiri digunakan Sri Lanka untuk membiayai sejumlah proyek yang nyatanya tidak menghasilkan uang.

Menurut lembaga think tank European Foundation For South Asian Studies (EFSAS), pembayaran utang Sri Lanka dalam mata uang dolar yang jatuh tempo tahun ini berjumlah lebih dari 6 miliar dolar AS, termasuk obligasi negara senilai 1 miliar dolar AS yang jatuh tempo pada Juli.

"Ada kekhawatiran yang berkembang di antara lembaga pemeringkat dan ekonom bahwa negara tidak akan mampu membayar bahkan ini," kata EFSAS.

China dilaporkan telah menolak untuk menanggapi seruan Sri Lanka untuk menjadwal ulang utangnya. Bahkan Duta Besar China untuk Sri Lanka pada Maret mengatakan Beijing lebih tertarik untuk mempertimbangkan pinjaman 1 miliar dolar AS lebih lanjut dan jalur kredit  1,5 miliar dolar AS.

Sri Lanka Menjadi Alarm Peringatan

Situasi yang dihadapi Sri Lanka saat ini tampaknya menjadi peringatan bagi negara-negara tetangga yang memiliki utang besar pada China.

The Hong Kong Post menyebut posisi Pakistan adalah yang paling genting. Laporan itu mengatakan Pakistan berada di puncak daftar negara penerima bantuan BRI (Belt and Road Initiatives), dengan proyek senilai 27,3 miliar dolar AS.

Disebutkan, China telah menjerat Pakistan dalam jebakan utang BRI dengan suku bunga tinggi, persyaratan pembayaran yang kaku, dan kurangnya transparansi.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya