Berita

Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier, meminta masyarakat terus waspada dengan wacana penundaan Pemilu 2024/Net

Politik

Gerakan Penundaan Pemilu Diorkestra Orang Dekat Istana yang Mabok Kekuasaan

SENIN, 04 APRIL 2022 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemiu) 2024 dan atau perpanjangan masa jabatan presiden, digaungkan oleh orang-orang Istana yang haus akan kekuasaan.

Begitu pandangan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4), menyikapi wacana penundaan pemilu yang belakang santer didengungkan sejumlah elite politik dan pemerintah.

Menurutnya, orang yang mengusulkan penundaan pemlu merupakan orang nekat. Untuk itu Fuad meminta masyarakat untuk tidak lengah dengan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini.


“Semua gerakan penundaan pemilu itu sepertinya diorkestra oleh orang-orang dekat Istana, dekat dengan pusat kekuasaan, khususnya mereka yang ingin tetap berkuasa. Orang orang ini memang nekat dan sedang mabok kekuasaan. Karena itu kita tidak boleh lengah sedikitpun,” tegas Fuad.

Fuad menambahkan, kondisi ekonomi yang serbasulit saat ini, seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan amanahnya agar Indonesia menjadi lebih baik di kemudian hari.

"Kini rakyat sedang menghadapi kesulitan hidup. Fokus saja pada penyelesaian migor, Pertalite, dan harga-harga di sekitar puasa dan Lebaran. Tidak usah ditambahi dengan agenda-agenda kerakusan berkuasa,” katanya.

Ia juga mendesak pemerintah untuk menutup wacana penundaan Pemilu 2024 agar tidak memantik amarah rakyat dengan wacana yang tidak bertanggung jawab tersebut.

"Jadi sebaiknya ditutup saja agenda yang memakan energi bangsa tadi. Rakyat sudah di puncak kesabarannya. Tapi bukankah masih ada satu lagi opsi yang belum dicoba, yaitu dekrit presiden? Saya kira Presiden Jokowi tidak akan tergoda dengan ide dekrit presiden itu. Terlalu berisiko!” tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya