Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

Harga Kebutuhan Pokok Tak Terkendali, Jokowi Gagal Menyenangkan Rakyatnya

SENIN, 04 APRIL 2022 | 12:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap gagal menyenangkan rakyat karena tak mampu kendalikan harga kebutuhan pokok. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan dan kekuasaan Jokowi.

Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, mayoritas masyarakat dipastikan menginginkan suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Meskipun ada hasutan dari segelintir orang yang "lapar kekuasaan" untuk menunda pemilu dengan berbagai alasan.

"Lagi pula berdasarkan data dari beberapa lembaga survei menunjukan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja presiden, lalu alasan darimana ketika ada menteri mengklaim ada kelompok masyarakat yang berharap pemilu ditunda," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4).


Alasan penundaan pemilu ini tak sinkron dengan kondisi beban hidup sehari-hari masyarakat yang semakin tinggi. Sehingga, sulit menemukan alasan positif dari kebijakan pemerintah yang menjadi pertimbangan untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu.

"Bagaimana mungkin dianggap sukses sedangkan untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan harian masyarakat seperti pangan, minyak goreng, atau BBM saja pemerintah gagal menyenangkan rakyatnya," pungkas Satyo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya