Berita

Analis politik Hendri Satrio/Net

Politik

Hensat: Sebaiknya Pemerintah Urus Perut Rakyat, bukan Malah Buat Marah dengan Wacana Penundaan Pemilu

MINGGU, 03 APRIL 2022 | 17:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta membenahi kondisi ekonomi daripada mendengungkan wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan penambahan masa jabatan presiden yang justru akan memantik amarah rakyat.

Demikian penegasan Analis politik Hendri Satrio ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL ketika menyikapi kondisi ekonomi Indonesia, khususnya kkenaikan harga bahan pangan dan juga Bahan bakar minyak (BBM), Minggu (3/4).

"Ya sebaiknya pemerintah konsentrasi untuk mengurus perut rakyat. Harga-harga yang naik ini harus segera distabilkan,” ucap Hensat.


Penggagas lembaga survei KedaiKOPI ini meminta pemerintah tidak memantik emosi masyarakat dengan isu penundaan Pemilu.

“Kemudian tidak perlu ada berbagai isu yang kemudian memantik pertanyaan dan emosi masyarakat seperti keinginan menambah masa kekuasaan,” imbuhnya.

Menurutnya, mendengungkan wacana penundaan Pemilu atau penambahan masa jabatan presiden akan merusak psikologi rakyat. Ia meminta pemerintahan Jokowi bekerja maksimal di akhir-akhir masa jabatan.

"Hal-hal rumor yang menambah kekuasaan itu bisa menambah masyarakat marah jadi tidak usah saja lah. Konsentrasi pada perbaikan ekonomi masyarakat yang ada kaitannya dengan perut rakyat dan itu harus disegerakan,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya