Korea Utara mengutuk Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (UNHCR) terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Pyongyang.
Pada Jumat (1/4), UNHCR yang beranggotakan 47 negara mengadopsi resolusi selama sesi ke-49 di markas PBB, Jenewa.
Resolusi itu mengutuk pelanggaran hak asasi yang terus berlanjut oleh Korea Utara dan menyoroti kondisi kemanusiaan yang memburuk di tengah pandemi virus corona.
Resolusi meminta Pyongyang untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memastikan vaksinasi Covid-19 bagi penduduknya dan membuka perbatasan untuk memungkinkan kembalinya organisasi dan diplomat internasional.
Menanggapi resolusi tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) mengeluarkan pernyataan yang dirilis oleh
KCNA pada Minggu (3/4).
"Kementerian Luar Negeri RRDK mengutuk dengan keras pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara kita dan provokasi politik," kata Kemlu.
Kemlu mengatakan, resolusi tersebut merupakan resolusi anti-RRDK yang sarat permusuhan yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya.
Dikatakan, Pyongyang telah mengutamakan hak dan kepentingan rakyat yang merupakan HAM paling murni. Sebaliknya, pelanggaran HAM seperti diskriminasi rasial, kekerasan terhadap perempuan, hingga penyalahgunaan senjata justru merajalela di AS dan sekutu-sekutu Barat.
"Tapi mereka ingin berpose sebagai “Hakim HAMâ€! Ini benar-benar puncak penipuan, kemunafikan, tidak tahu malu dan standar ganda," tekan Kemlu.
Pernyataan itu mengatakan, AS kerap menyalahgunakan pelanggaran HAM sebagai alasan dan pedoman untuk melanggar kedaulatan dan mencampuri urusan dalam negeri, untuk invasi bersenjata, dan untuk mencari perubahan rezim di negara lain.
"RRDK akan menunjukkan toleransi nol untuk tindakan permusuhan oleh AS dan pengikutnya," pungkas pernyataan itu.
