Rakyat Butuh Pemimpin Baru yang Bisa Beri Solusi, Bukan Perpanjangan Jabatan Presiden

Rakyat Indonesia saat ini dihadapkan dengan situasi sulit dari segi ekonomi. Pasalnya, sejumlah harga bahan pokok pangan meroket, menyusul bahan bakar minyak juga ikut naik.

Di sisi lain, wacana penundaan pemilu 2024 dan atau penambahan masa jabatan presiden terus didengungkan oleh para elit politik dan juga pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin berpendapat bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 bisa membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, jika terus didengungkan.

"Dampaknya rakyat semakin menjerit dan sulit. Akan berimbas pada menurunnya kepercayaan rakyat pada pemerintah,” tegas Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/4).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menegaskan bahwa penambahan masa jabatan presiden sangat tidak relevan dengan kondisi serba sulit saat ini. Sebaliknya, yang diinginkan rakyat adalah bergantinya rezim dengan pemerintahan baru yang bisa memberi solusi.

"Sama sekali tak relevan dengan keinginan mereka 3 periode, menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Karena rakyat butuh pemimpin baru yang bisa memberikan solusi atas permasalah-permasalahan yang sedang dihadapi rakyat,” ujarnya.

Selain itu, dampak yang akan terjadi jika adanya penundaan pemilu di tengah situasi sulit saat ini adalah resesi ekonomi yang akan membuat rakyat murka terhadap pemerintah.

"Bisa saja terjadi. Jika itu diikuti oleh resesi ekonomi yang dahsyat,” tutupnya.