Berita

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani/Net

Politik

SMRC: Penundaan Pemilu karena Alasan Covid-19, Ekonomi Maupun IKN Tak Mendapat Persetujuan Publik

SABTU, 02 APRIL 2022 | 20:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gagasan penundaan Pemilu Serentak 2024 dengan alasan Covid-19, pemulihan ekonomi, maupun pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara tidak diterima oleh mayoritas publik.

Penolakan tersebut dicatat dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada medio 13 sampai 20 Maret 2022.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan, dalam survei yang melibatkan 1.220 responden tersebut pihaknya menanyakan respon publik terhadap wacana penundaan pemilu dengan tiga alasan tersebut.


Pertanyaan pertama yakni, bagaimana respon publik jika Pemilu Serentak 2024 diundur ke tahun 2027 karena pandemi Covid-19 belum berakhir dalam waktu cepat.

"Dalam hal ini kita memperoleh respon dari publik ada 78,9 persen yang menolak gagasan menunda pemilu ke 2027. Yang setuju pemilu diundur ke 2027 itu hanya 11,9 persen," papar Deni dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube SMRC yang dikutip pada Sabtu (2/4).

Kemudian, Deni juga menyampaikan jawaban mayoritas publik yang juga menolak penundaan pemilu karena alasan pemulihan ekonomi, di mana persentasenya hampir sama dengan yang menolak karena alasan pandemi.

"Hasilnya itu sama, 79,8 persen masyarakat itu menolak gagasan pemunduran pemilu ke 2027, yang setuju hanya 11,4 persen," katanya.

Sementara untuk alasan yang ketiga, yaitu penundaan pemilu karena pembangunan IKN Nusantara belum selesai juga menjadi satu gagasan yang ditolak mentah-mentah oleh mayoritas publik. Di mana, ada 78,5 persen yang menolak dan 10,9 persen menerima.

"Publik menentang memundurkan pemilu karena alasan IKN. Jadi 3 alasan itu mendapat penolakan dari publik, baik karena Covid yang belum pulih, ekonomi, dan juga alasan IKN, itu tidak mendapat sambutan dari masyarakat," demikian Deni.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya