Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Apdesi Diseret ke Isu Penundaan Pemilu, Jerry Massie: LBP Sedang Bekerja dengan Kelompok yang Menginginkan Party Doll

SABTU, 02 APRIL 2022 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Manuver Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyeret Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi), guna meloloskan isu perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo merupakan rencana kelompok oligarki.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie bahkan memperkirakan LBP merupakan bagian dari kaki tangan kelompok oligarki yang terus berupaya merealisasikan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, baik melalui penundaan pemilu atau amandemen konstitusi.

"Kenapa mereka ngotot? Mereka pikir kalau Jokowi berkuasa mereka bisa mengendalikan dan mengatur," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/4).


Dalam usahanya meloloskan isu penundaan pemilu kepada para ketua umum partai politik, Jerry melihat Luhut kini tengah berusaha mencari dukungan dari kelompok lain yang berada di akar rumput, termasuk salah satunya Apdesi.

"Setelah gagal merayu dan membujuk sejumlah partai kini Apdesi pun ikut dipengaruhi oleh kelompok LBP dan koleganya," tuturnya.

Maka dari itu, Jerry berpendapat tujuan utama Luhut terus menyuarakan soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden adalah untuk memberikan kesempatan kepada oligarki untuk berpesta di atas kepemimpinan Jokowi.

" Akan ada party doll seperti lagu Mick Jagger vokalis grup band rock asal Inggris," demikian Jerry.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya