Berita

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammad Prof Abdul Muti/Net

Politik

Muhammadiyah Beda dengan Pemerintah Soal Awal Ramadhan, Abdul Muti: Tidak Perlu Ada Reaksi Berlebihan

SABTU, 02 APRIL 2022 | 14:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah adalah hal yang biasa dan sudah berulang kali terjadi. Oleh karena itu, masyarakat khususnya umat Islam hendaknya menyikapi dengan dewasa, arif, dan bijaksana.

"Tidak perlu ada reaksi yang berlebihan," ucap Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammad Prof Abdul Muti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4).

Abdul Muti menguraikan, ada kelompok hisab dan rukyah untuk menentukan awal Ramadhan, yang keduanya merujuk pada ayat Al Quran dan Hadits yang sama.


Perbedaan terjadi karena perbedaan kriteria antara mereka yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal dengan kelompok imkanur rukyat yang merupakan masalah ijtihad. Jadi masalahnya bersifat furu', bukan usul.

Atas dasar itu, Abdul Muti mengimbau masyarakat hendaknya saling bertoleransi dan saling menghormati. Perbedaan penetapan bukan soal benar atau salah, menang atau kalah, tapi soal keyakinan dan pilihan.

"Agar tumbuh sikap saling memahami, penting sekali memahami sumber dan sebab perbedaan sehingga tidak saling menghakimi," pungkasnya.

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Pemerintah melalui Sidang Itsbat Kementerian Agama menggunakan metode imkanu rukyatul hilal.

Sementara Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1443 H ini pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya