Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Banyak Kerjakan Tugas di Luar Tupoksi, Pantas Saja Sebut Luhut Perdana Menteri

KAMIS, 31 MARET 2022 | 22:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penilaian Politisi Partai Demokrat Benny K Harman terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan layaknya perdana menteri ada benarnya.

Menurut pengamat politik dari Unversitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Menko Luhut memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tanggung jawabnya.

"Luhut selama menjadi Menko Marves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu terjadi karena Presiden banyak menugaskan Luhut yang bukan tupoksinya,” ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/3).


Jamiluddin mengatakan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga menjalankan tugas sebagai koordinator Penanganan Pandemi Covid-19 se-Jawa dan Bali. Selain itu, banyak proyek-proyek pembangunan strategis nasional juga diserahkan sepenuhnya kepada Luhut.

"Akibatnya, ia banyak menangani terkait pandemi Covid-19, yang pernyataannya kadangkala banyak nyerempet ke masalah kesehatan. Jadi, Luhut masuk hampir ke semua bidang. Padahal secara formal ia hanya Menko Marves, yang bidang kerjanya sudah jelas diatur dalam perundangan,” katanya.

Menurutnya, sematan Luhut sebagai perdana menteri tak ada salahya, sebab, purnawirawan jenderal bintang empat ini melakukan tugas hampir di semua bidang kementerian.

"Karena Luhut masuk hampir ke semua bidang, maka secara fungsional ia dinilai sudah melaksanakan tupoksi perdana menteri,” ucapnya.

"Kiranya itu yang menyebabkan banyak pihak menilai Luhut seperti melaksanakan peran perdana menteri,” demikian Jamiluddin.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya