Berita

Ketua Majelis Pembina Organisasi (MPO) Apdesi Muhammad Asri Anas (baju batik) saat jumpa pers di Jakarta Selatan/RMOL

Politik

Jumpa Pers, Apdesi Tak Mau Pusing Soal "3 Periode"

KAMIS, 31 MARET 2022 | 19:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membantah mendapatkan perintah dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) agar menyuarakan dukungan Presiden Joko Widodo tiga periode dalam acara Silatnas Apdesi yang digelar Rabu kemarin (30/3).

Bantahan itu disampaikan Ketua Majelis Pembina Organisasi (MPO) Apdesi Muhammad Asri Anas saat jumpa pers di Jakarta Selatan, pada Kamis (31/3).

"Tidak ada arahan dari Pak Luhut bicara tentang tiga periode. Bahkan jujur aja rata-rata kemarin itu mau berteriak tiga periode," kata Asri.


Bahkan, Asri mengklaim, Luhut Binsar Panjaitan dan Mendagri Tito Karnavian justru melarang Apdesi untuk menyuarakan Jokowi tiga periode. 

"Itu penting kita jelaskan. Jangan menciderai," tegasnya.

Namun begitu, Asri tidak membantah bahwa pihaknya kerap melakukan beberapa kali pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan sebelum acara Silatnas Apdesi digelar.

"Mengenai alur berapa kali ketemu Pak Luhut ya seringkali kan," tuturnya.

Di sisi lain, Asri mengalami keinginan para kepala desa yang menyuarakan Jokowi tiga periode. Menurutnya, para kepala desa berfikir simpel karena jabatan kepala desa diperbolehkan untuk tiga periode, sehingga Presiden pun dinilai bisa.

"Logika teman-teman kepala desa ini sederhana. Gue jadi kepala desa tiga periode, masak presiden gak bisa?" katanya.

"Persoalan apakah dia melengkapi konstitusi atau UU itu bukan urusan teman-teman. Gak mau pusing kan," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya