Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan/Net

Politik

Anthony Budiawan: Sekarang Mau Korbankan Kepala Desa? Hati-hati, Makin Panik Makin Rapuh

RABU, 30 MARET 2022 | 08:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode mendapat sorotan tajam dari kelompok aktivis. Terlebih Apdesi sesumbar melakukan deklarasi usai lebaran tahun ini.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pernyataan Apdesi ini sebagai tanda ada yang sedang panik. Pasalnya, upaya menunda pemilu yang disampaikan lewat ketua umum partai koalisi, menteri, hingga menko yang berdalih mendapat dukungan big data kandas begitu saja.

Tampak panik lantaran mayoritas rakyat tidak menghendaki wacana tersebut dan memberi penolakan.


“Perlawanan rakyat begitu dahsyat. Siap revolusi melawan kudeta konstitusi. Kini mau korbankan kepala desa? Hati-hati, semakin panik semakin rapuh,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (30/3).

Anthony Budiawan turut mengingatkan kepada Apdesi untuk berpikir ulang. Dia mengurai bahwa jumlah desa saat ini ada 83.381 desa di Indonesia. Kalau biaya per desa Rp 10 juta, artinya hanya dibutuhkan dana sebesar Rp 830,38 miliar untuk menggolkan wacana itu.

Angka ini terbilang sangat mahal dan mubazir. Sementara pada kepala desa harus tetap bersiap menjadi sasaran kemarahan warganya karena berupaya melanggar konstitusi.

“Sangat mahal, dan mubazir. Setiap desa ada ratusan ribu sampai jutaan pemuda dan pelajar, kasihan kepala desa kalau harus jadi sasaran marah isu kudeta konstitusi,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

DPR Minta TVRI Maksimalkan Siaran Piala Dunia hingga Pelosok Negeri

Jumat, 30 Januari 2026 | 12:12

Budisatrio Dinilai Tepat Gantikan Sugiono di Kementerian Luar Negeri

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:53

KPK Kembali Periksa Lima Pejabat Pemkab Bekasi Terkait Kasus Suap Ijon Bupati Ade Kuswara

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:47

Trump: Putin Setuju Tahan Serangan ke Ukraina Selama Musim Dingin Ekstrem

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:29

Lonjakan Harga Emas Diprediksi Tembus Rp4,2 Juta Akhir Tahun

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:16

Pasar Minyak Masih Bergejolak Tanggapi Rencana AS Serang Iran

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:08

Bawang Putih Impor Bakal Masuk Pasar, Kemendag Targetkan Harga Jinak Sebelum Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:50

Saham Nokia Anjlok, Ketua Dewan Komisaris Mengundurkan Diri

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:20

Buntut Kasus Hogi Minaya, Kapolresta Sleman Dinonaktifkan

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:01

Rapat Pleno Tetapkan Gus Yahya Kembali Pimpin NU

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:01

Selengkapnya