Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan/Net

Politik

Anthony Budiawan: Sekarang Mau Korbankan Kepala Desa? Hati-hati, Makin Panik Makin Rapuh

RABU, 30 MARET 2022 | 08:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode mendapat sorotan tajam dari kelompok aktivis. Terlebih Apdesi sesumbar melakukan deklarasi usai lebaran tahun ini.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pernyataan Apdesi ini sebagai tanda ada yang sedang panik. Pasalnya, upaya menunda pemilu yang disampaikan lewat ketua umum partai koalisi, menteri, hingga menko yang berdalih mendapat dukungan big data kandas begitu saja.

Tampak panik lantaran mayoritas rakyat tidak menghendaki wacana tersebut dan memberi penolakan.


“Perlawanan rakyat begitu dahsyat. Siap revolusi melawan kudeta konstitusi. Kini mau korbankan kepala desa? Hati-hati, semakin panik semakin rapuh,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (30/3).

Anthony Budiawan turut mengingatkan kepada Apdesi untuk berpikir ulang. Dia mengurai bahwa jumlah desa saat ini ada 83.381 desa di Indonesia. Kalau biaya per desa Rp 10 juta, artinya hanya dibutuhkan dana sebesar Rp 830,38 miliar untuk menggolkan wacana itu.

Angka ini terbilang sangat mahal dan mubazir. Sementara pada kepala desa harus tetap bersiap menjadi sasaran kemarahan warganya karena berupaya melanggar konstitusi.

“Sangat mahal, dan mubazir. Setiap desa ada ratusan ribu sampai jutaan pemuda dan pelajar, kasihan kepala desa kalau harus jadi sasaran marah isu kudeta konstitusi,” tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya