Berita

Politisi PKS, Sukamta/Net

Pertahanan

Kemampuan Tempur KKB Menguat, Sukamta Minta Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan

RABU, 30 MARET 2022 | 02:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Terus bertambahnya korban tentara dan sipil di Papua mengindikasikan kemampuan tempur dan kepemilikan senjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin kuat. Pandangan itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Sukamta.
    
Sukamta pun meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Bumi Cendrawasih.

Indikasi menguatnya kekuatan tempur KKB yakni sederet serangan mematikan dari kelompok yang ingin memerdekan dirinya dari Indonesia. Secara khusus, Sukamta mencatat intensitas serangan terjadi massif dalam 3 bulan terakhir.


"Sejak awal 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil tewas akibat serangan KKB Papua," demikian kata Sukamta.

Politisi PKS itu menilai, upaya pemerintah mengendalikan keamanan di Papua belum berjalan secara efektif.

Ia meminta pemerintah fokus dalam meningkatkan sistem pengamanan petugas dan warga sipil. Tujuannya, agar serangan mematikan tidak kembali terjadi.

Terkait dengan pola pendekatan, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengusulkan adanya pendekatan baru. Selain itu, kerja tim intelijen harus maksimal. Dengan demikian, akar masalah yang terjadi bisa dipetakan secara komprehensif.

Dalam pandangan Sukamta, untuk menangani KKB Papua tidak bisa disamakan dengan GAM dan juga teroris. Sebab, di Papua masalahnya lebih kompleks.

"Ini membutuhkan kebijakan komprehensif dan tuntas. Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan," jelas Sukamta.

Selama ini, dikatakan Sukamta, pemerintah nampak lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur ketimbang secara fokus menerapkan otonomi khusus, kebijakan keamanan dan masalah HAM.

Ia mengatakan pemerintah harus segera membuat skala prioritas. Khususnya yang terkait dengan perlindungan warga dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan," pungkas Sukamta. 

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Ditunggu Sayembara Mencari Silfester Matutina

Senin, 07 September 2026 | 02:30

TK-SD-SMP di Kota Bogor Berlakukan PJJ

Senin, 07 September 2026 | 02:03

Ujian KPK terkait Paulus Tannos: Jangan cuma Nangkap, tapi Kembalikan Aset

Senin, 07 September 2026 | 01:40

Water Mist Disemprot di Jalanan Jakarta Gegara Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 01:15

Dedi Mulyadi Izinkan Sekolah Terapkan PJJ Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau

Senin, 07 September 2026 | 01:01

Dalam Tiga Hari, Hampir 2.000 Orang Keracunan MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:44

Fahira Idris Sodorkan Enam Rekomendasi untuk MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:16

Pemadam Semprot Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 00:03

GMNI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie, Ini Sebabnya

Minggu, 06 September 2026 | 23:52

Likuiditas Bank Masih Terjaga

Minggu, 06 September 2026 | 23:40

Selengkapnya