Berita

Politisi PKS, Sukamta/Net

Pertahanan

Kemampuan Tempur KKB Menguat, Sukamta Minta Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan

RABU, 30 MARET 2022 | 02:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Terus bertambahnya korban tentara dan sipil di Papua mengindikasikan kemampuan tempur dan kepemilikan senjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin kuat. Pandangan itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Sukamta.
    
Sukamta pun meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Bumi Cendrawasih.

Indikasi menguatnya kekuatan tempur KKB yakni sederet serangan mematikan dari kelompok yang ingin memerdekan dirinya dari Indonesia. Secara khusus, Sukamta mencatat intensitas serangan terjadi massif dalam 3 bulan terakhir.


"Sejak awal 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil tewas akibat serangan KKB Papua," demikian kata Sukamta.

Politisi PKS itu menilai, upaya pemerintah mengendalikan keamanan di Papua belum berjalan secara efektif.

Ia meminta pemerintah fokus dalam meningkatkan sistem pengamanan petugas dan warga sipil. Tujuannya, agar serangan mematikan tidak kembali terjadi.

Terkait dengan pola pendekatan, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengusulkan adanya pendekatan baru. Selain itu, kerja tim intelijen harus maksimal. Dengan demikian, akar masalah yang terjadi bisa dipetakan secara komprehensif.

Dalam pandangan Sukamta, untuk menangani KKB Papua tidak bisa disamakan dengan GAM dan juga teroris. Sebab, di Papua masalahnya lebih kompleks.

"Ini membutuhkan kebijakan komprehensif dan tuntas. Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan," jelas Sukamta.

Selama ini, dikatakan Sukamta, pemerintah nampak lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur ketimbang secara fokus menerapkan otonomi khusus, kebijakan keamanan dan masalah HAM.

Ia mengatakan pemerintah harus segera membuat skala prioritas. Khususnya yang terkait dengan perlindungan warga dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan," pungkas Sukamta. 

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya