Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun/Net

Politik

Hadapi Mudik Lebaran, Komisi VI: Direksi BUMN Mundur Kalau Gagal Benahi Layanan

SELASA, 29 MARET 2022 | 20:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kinerja perusahaan BUMN sektor transportasi disorot Komisi VI DPR RI. Bila para direksi tidak bisa membenahi pelayanan kepada publik, maka sebaiknya mundur.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengkritisi kinerja para direksi BUMN sektor transportasi seperti PT KAI, Perum Damri, dan PT ASDP (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia dalam RDP di Komisi VI DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

"Kalau masalah persoalan tiket saja tidak bisa dibenahi, saya nilai Direksi KAI gagal, mundur saja," kata Rudi Hartono.


Ia menekankan, para perusahaan sektor transportasi harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang akan diikuti dengan musim mudik.

Lebih lanjut, politisi Nasdem ini tidak mau mendengar ada rakyat yang tidak bisa membeli tiket untuk pulang kampung merayakan Idul Fitri 2022.

"Jangan sampai mendekati Lebaran ini ada kenaikkan harga tiket. Karena menjelang hari H, biasanya harga melonjak," tekannya.

Legislator Dapil Sumut III juga menyoroti pelayanan PT ASDP dan Pelni, khususnya untuk kelas III yang dinilainya tidak layak.

"Saya mengingatkan kapal-kapala milik ASDP yang melayani Merak-Bakaheuni, harus selalu dicek peralatannya, jangan mengabaikan keselamatan jiwa penumpang," tuturnya.

Ia lantas mengingatkan kejadian tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara pada 12 Juni 2018 silam.

"Peristiwa seperti jangan terulang lagi. Oleh karena itu, saya ingatkan pelayanan, jangan bersikap aji mumpung," tegasnya.

Masih dalam RDP tersebut, Dirut KAI Didiek Hartantyo mengaku pihaknya telah mengantisipasi animo masyarakat menjelang mudik lebaran dengan menambah 35 perjalanan kereta api.

KAI juga meningkatkan kewaspadaan keamanan dan ketertiban perjalanan dengan mengerahkan 1.642 personel petugas keamanan yang tersebar di daerah operasi dan divisi regional.

"Yang paling penting adalah pengawasan protokol kesehatan dan kapasitas angkut penumpang sesuai ketentuan," ujar Didiek.

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya