Berita

Akhmad Khoirul Umam/RMOL

Politik

Egois IKN Dijadikan Proyek "Roro Jonggrang", Pemerintah Lebih Baik Matangkan Persiapan

SELASA, 29 MARET 2022 | 05:27 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons kabar mundurnya dua konsorsium investor proyek Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah diminta tidak memaksakan melanjutkan pembangunan. Sebab, pemerintah seperti tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan proyek tersebut secara cepat.

Direktur Eksekutif Indostrategic Akhmad Khoirul Umam mengatakan bahwa proyek IKN adalah proyek besar yang harus dijalankan oleh lintas generasi.

Meski demikian, Umam menengarai ada pihak tertentu di pemerintahan yang berusaha keras untuk meyakinkan publik bahwa proyek IKN Nusantara bisa dikebut.


"Sepertinya ada keinginan dari pihak-pihak di dalam pemerintahan yang mencoba meyakinkan publik bahwa projek ini bisa dikebut cepat, seperti projek "Roro Jongrang"," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/3).

Selain itu, Dosen Universitas Paramadina ini menilai,  pemerintahan saat ini seperti ini mengesankan bahwa hanya pihaknya yang paling berjasa menyelesaikan proyek IKN.

"Sekilas terkesan egois. Padahal ini pembangunan lintas generasi, yang harus kita persiapkan secara matang dan berkelanjutan," demikian catatan Umam.

Ia mengaku tidak sependapat dengan pembangunan IKN, sebab kondisi ekonomi negara pasca dua tahun pandemi masih tertekan. Apalagi, daya beli rakyat rendah karena terdampak permainan kartel hingga melambungkan harga dan menghilangkan pasokan minyak goreng, solar, daging, dan komoditas lainnya.

Di sisi lain, Umam menganalisa, investor luar negeri cenderung menggunakan rational choice behavior. Salah satunya Softbank yang membatalkan rencana investasinya karena dinilai kurang tepat dalam kalkulasi bisnis mereka.

Ia pun menyarankan pemerintah lebih mematangkan proyek IKN dengan berbagai langkah yang optimal.

"Tanpa harus dikejar-kejar oleh deadline pengerjaan proyek. Fokuslah untuk mematangkan seluruh masterplan dan persiapan dasar, agar agenda besar bangsa ini bisa bersifat berkelanjutan," pungkas Umam.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya