Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Dedi Kurnia: Jika Benar Konsorsium Mega Proyek IKN Mundur, Kepercayaan Internasional pada Jokowi Menurun

SELASA, 29 MARET 2022 | 05:11 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beredar kabar tentang rencana mundurnya dua konsorsium investor mega proyek Ibu Kota Negara (IKN). Jika benar mundur, berarti akan menyusul Softbank yang sebelumnya sudah menarik diri dari invesstasinya untuk IKN sebesar 40 miliar dolar AS.

Pengamat politik Dedi Kurni Syah menilai, mundurnya konsorsium investor IKN tentu bukan hanya perkara politik. Meski penyebabnya bisa saja karena situasi politik nasional, terutama yang terkait langsung dengan Presiden.

"Ini menandai tingkat kepercayaan dunia internasional pada Presiden yang menurun, sehingga berimbaa pada keraguan suksesi IKN ini," demikian dugaan Dedi jika benar ada konsorsium mundur dari mega proyek IKN kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/3).


Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat, kemungkinan yang paling mendekati adalah para investor sudah membaca bahwa pemerintahan Jokowi kurang siap dalam memuluskan pembangunan proyek IKN.

"Pemerintah tidak proper, dipaksakan dan tidak miliki legitimasi nasional yang meyakinkan," demikian penekanan Dedi.

Atas dasar kondisi itu, Dedi menyarankan Presiden Jokowi lebih bijak dengan legowo mengakui kekurangan atas proyek IKN. Apalagi, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang identik tidak sistematis perencanaannya.

"Presiden tidak perlu malu mengakui kekurangan IKN, beliau sudah dikenal sebagai Presiden yang terlihat cukup jauh dalam perencanaan, jangan sampai memaksakan hal yang tidak mampu dicapai," pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya