Presiden AS Joe Biden/Net
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden telah mengajukan anggaran pengeluaran militer senilai 5,79 triliun kepada Kongres. Pada saat yang sama, Biden juga mengajukan kenaikan pajak untuk miliarder dan perusahaan.
Itu merupakan rekor tertinggi anggaran pengeluaran militer AS pada masa damai.
Proposal anggaran yang diajukan pada Senin (28/3) itu direncanakan untuk tahun fiskal 2023 yang dimulai pada 1 Oktober. Namun angka tersebut belum tentu keputusan akhir mengingat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki wewenang untuk masalah anggaran.
Mengutip
Reuters, peningkatan anggaran militer tidak terpengaruh invasi Rusia ke Ukraina, karena sudah dirumuskan sejak 10 November. Kenaikan anggaran sendiri disebabkan oleh tekanan inflasi.
Meski begitu, Biden sendiri telah menyerukan untuk meningkatkan anggaran pertahanan demi menanggapi invasi yang diluncurkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap Ukraina.
Baru-baru ini, pemerintahan Biden juga telah mengumumkan tambahan 1 miliar dolar AS dukungan untuk Ukraina.
Dalam pernyataannya, Biden berdalih pemerintahannya telah berhasil mengurangi defisit dari tahun terakhir pemerintahan sebelumnya.
"(Saya) terus mengurangi defisit dengan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang telah meningkatkan pendapatan dan memastikan bahwa miliarder dan perusahaan besar membayar bagian mereka secara adil," ujarnya.
Miliarder di AS harus membayar setidaknya 20 persen dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak, termasuk untuk keuntungan atas investasi yang belum terealisasi.
Pajak itu akan berlaku untuk 0,01 persen rumah tangga Amerika, dengan total nilai lebih dari 100 juta dolar AS.
Biden menyebut, jika pajak ini dikumpulkan, maka akan mengurangi defisit pemerintah hingga 360 miliar dolar AS pada dekade berikutnya.
