Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kalau Kinerja Menteri Rendah Pecat, Jangan Malah Marah-marah ke Publik

SENIN, 28 MARET 2022 | 10:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo harus tegas dalam mengambil sikap. Jika memang ada anak buah yang menghabiskan uang negara dengan membelanjakan produk impor, maka Jokowi harus memecat yang bersangkutan. Bukan malah mengumbar kemarahan ke publik.

Begitu pesan dari pengamat politik Jamiluddin Ritonga untuk Presiden Jokowi agar lebih tegas kepada para pembantunya.

"Kalau presiden menilai kinerja pembantunya rendah, maka langsung saja reshuffle tanpa terlebih dahulu mempermalukannya di depan umum. Dengan begitu, presiden mengangkat menteri dengan baik dan memberhentikannya juga dengan cara baik,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/3).


Namun demikian, Jamiluddin mengingatkan bahwa jika Jokowi melakukan reshuffle terlalu sering, maka masyarakat akan bertanya tentang siapa yang sebenarnya salah, presiden atau menterinya.

"Karena bisa saja  seleksi menteri yang tidak ketat, sehingga kualitasnya memang tak layak menjadi menteri. Kalau ini yang terjadi, tentu yang salah bukan sang menteri, tapi justru yang memilihnya,” katanya.

Bukan tidak mungkin, sambung Jamiluddin, menteri - menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah kalangan profesional yang andal di bidangnya masing-masing. Namun mereka tidak bisa bekerja baik karena mendapatkan arahan dari presiden yang kurang jelas.

“Sehingga sang menteri tak dapat bekerja maksimal,” demikian Jamiluddin.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya