Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Tidak Ingin Buru-buru, Hasto Ingin E-Voting Diuji Coba di Pilkada Sebelum Diberlakukan Nasional

SENIN, 28 MARET 2022 | 02:29 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dorongan pemungutan suara pemiliu 2024 melalui e-voting yang dilontarkan Menkominfo Jhonny G. Plate direspons oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan bahwa dirinya terbuka dengan berbagai masukan, termasuk soal Pemilu dengan menggunakan sistem e-voting.

Meski demikian, Hasto menekankan bahwa semua usulan harus diakomodir dengan tahapan yang jelas. Termasuk, soal bagaimana penerapannya jika sistem E-Voting diberlakukan.


"Sebelum keputusan mengubah kebiasaan di dalam memberikan suara itu harus dilakukan sosialisasi bagaimana sistemnya," demikian catatan Hasto, Minggu (27/3).

Lebih lanjut Hasto menguraikan, sosialisasi bukan hanya terkait dengan sistem pemungutan suara. Kata Hasto, akuntabilitas yang bermuara mencegaj terjadinya manipulasi penghitungan suara harus diperhatikan.

Ia juga mengakui bahwa PDI P sudah mempelajari sistem e-voting dari India. Sebab, India pernah meneraokan e-voting. Dengan demikian, PDIP bisa mempelajari bagaimana elektoral mesin digunakan dan mekanisme penghitungannya.

Ia juga menekankan bahwa sebuah perubahan sistem harus berdasarkan kesepakata bersama. Terpenting, kata Hasto praktik Pemilu harus mengedepankan nilai kejujuran dan keadilan.

"Tetapi kami tida boleh terburu-buru karena perubahan sistsme harus melalui tahapan. Meastikan hal tersbeut (perubahan sistem) memang meningkatkan kualitas demokrasi (Indonesia)," terang hasto.

Terkait dengan penerapan sistem E-voting, Hasto menyuarakan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu dari level Pemilu seperti Pilkada, khususnya di Kota.

"Di mana masyarakat dari aspek pendidikan, kematangan demokrasi dan mengelola perbedaan pendapat," pungkas Hasto.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya