Gurubesar Ilmu Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana/Net
Setelah dua kali Indonesia berpihak ke AS dan Ukraina dalam mendukung dua Resolusi Majelis Umum PBB terkait operasi khusus militer Rusia, akhirnya Indonesia menunjukkan ketidak-berpihakannya dengan merelevankan politik luar negeri (polugri) bebas aktif.
Begitu yang disampaikan Gurubesar Ilmu Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina yang hingga kini belum juga usai, Minggu (27/3).
Melalui Staf Khusus Menlu Triansyah Djani, Indonesia secara implisit menolak keinginan Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia di G20.
"Indonesia bersikeras semua anggota G20, termasuk Rusia, diundang dalam KTT bulan November di Bali. Posisi Indonesia menunjukkan tidak mau didikte bahkan ditekan oleh AS,†kata Hikmahanto.
Menurut Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini, Indonesia memiliki argumentasi bahwa sesuai prosedur dalam G20 dan sesuai preseden yang ada semua anggota berhak untuk diundang.
"Dalam konteks demikian, Indonesia pun menyiratkan tidak akan mempertimbangkan usulan Presiden AS yang meminta perwakilan Ukraina untuk hadir jika Rusia akan hadir. Ini karena tidak ada dalam prosedur dan aturan G20,†katanya.
Hikmahanto menambahkan, ada tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai tuan rumah G20 adalah memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 untuk hadir di Bali.
"Bahkan Indonesia perlu memastikan tidak ada upaya saling boikot oleh negara-negara anggota G20 dalam membahas berbagai program yang saat ini berlangsung, termasuk acara puncak pada KTT (konferensi tingka tinggi),†imbuhnya.
Untuk itu, kata Hikmahanto, Indonesia perlu mengupayakan perdamaian dan terjadinya gencatan senjata di Ukraina.
"Kemlu harus cepat bergerak dan memunculkan inisiatif guna terwujudnya perdamaian dan berakhirnya tragedi kemanusiaan akibat perang,†ujarnya.
"Ini dilakukan juga demi suksesnya penyelenggaraan berbagai kegiatan G20 dan KTT di Bali,†demikian Hikmahanto.
