Aktivis 98, Khalid Zabidi/Repro
Isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden atau tiga periode harus dibahas di parlemen. Tujuannya, agar rakyat benar-benar mengetahui partai politik mana yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat.
Hal itu disampaikan langsung oleh aktivis 98, Khalid Zabidi di acara Mimbar Bebas bertajuk "Pemilu 2024 Ditunda atau Tidak?" yang diselenggarakan oleh iNewsBogor yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Bang Hendry Channel, Minggu malam (27/3).
Menurut Khalid, adanya ketakutan partai politik maupun sejumlah pihak soal amandemem UUD 1945 akan disisipkan terkait penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dianggap hanya kekhawatiran tanpa alasan.
"Justru hal-hal seperti ini (isu perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu) harus dibicarakannya di parlemen biar jelas, clear and clean kedudukannya," ujar Khalid seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (27/3).
Kalau saat ini kata Khalid, seolah-olah semuanya menjadi panggung dan hanya di luar teriak-teriak menolak atau mendukung, akan tetapi harus diuji di ring formal.
"Jadi saya pikir tidak terlalu meyakinkan pernyataan-pernyataan tolak dan dukung, itu menurut saya adalah bagian dari kepentingan partai politik melakukan manuver. Harusnya memang harus di parlemen dibahasnya, sungguh-sungguh, kita lihat oleh rakyat, benar tidak ini pembahasan ini demokrasi tentang ini baik," jelas Khalid.
Karena menurut Khalid, jika perubahan amandemen dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka rakyat akan mendukung. Akan tetapi, jika perubahan dilakukan tidak sungguh-sungguh, maka rakyat akan bergerak menolak.
Pembawa acara, Hendry CH. Bangun selaku wartawan senior pun mempertegas pernyataan Khalid agar isu penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden harus dibahas di ruang formal atau di parlemen.
"Jadi sebenarnya MPR paling baik, tapi sifatnya nanti terbuka, transparan, sehingga rakyat bisa melihat mana yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasinya, mana yang hanya sekadar pragmatisme atau pasang topeng?" tanya Hendry.
"Iya kita dorong ini jadi formal gitu. Jangan cuma jadi manuver politik aja gitu," jawab Khalid menutup.
