Berita

Aktivis 98, Khalid Zabidi/Repro

Politik

Jangan Teriak Tolak atau Dukung, Isu Penundaan Pemilu Harus Dibahas di Parlemen

SENIN, 28 MARET 2022 | 01:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden atau tiga periode harus dibahas di parlemen. Tujuannya, agar rakyat benar-benar mengetahui partai politik mana yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat.

Hal itu disampaikan langsung oleh aktivis 98, Khalid Zabidi di acara Mimbar Bebas bertajuk "Pemilu 2024 Ditunda atau Tidak?" yang diselenggarakan oleh iNewsBogor yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Bang Hendry Channel, Minggu malam (27/3).

Menurut Khalid, adanya ketakutan partai politik maupun sejumlah pihak soal amandemem UUD 1945 akan disisipkan terkait penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dianggap hanya kekhawatiran tanpa alasan.


"Justru hal-hal seperti ini (isu perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu) harus dibicarakannya di parlemen biar jelas, clear and clean kedudukannya," ujar Khalid seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (27/3).

Kalau saat ini kata Khalid, seolah-olah semuanya menjadi panggung dan hanya di luar teriak-teriak menolak atau mendukung, akan tetapi harus diuji di ring formal.

"Jadi saya pikir tidak terlalu meyakinkan pernyataan-pernyataan tolak dan dukung, itu menurut saya adalah bagian dari kepentingan partai politik melakukan manuver. Harusnya memang harus di parlemen dibahasnya, sungguh-sungguh, kita lihat oleh rakyat, benar tidak ini pembahasan ini demokrasi tentang ini baik," jelas Khalid.

Karena menurut Khalid, jika perubahan amandemen dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka rakyat akan mendukung. Akan tetapi, jika perubahan dilakukan tidak sungguh-sungguh, maka rakyat akan bergerak menolak.

Pembawa acara, Hendry CH. Bangun selaku wartawan senior pun mempertegas pernyataan Khalid agar isu penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden harus dibahas di ruang formal atau di parlemen.

"Jadi sebenarnya MPR paling baik, tapi sifatnya nanti terbuka, transparan, sehingga rakyat bisa melihat mana yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasinya, mana yang hanya sekadar pragmatisme atau pasang topeng?" tanya Hendry.

"Iya kita dorong ini jadi formal gitu. Jangan cuma jadi manuver politik aja gitu," jawab Khalid menutup.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Hukum Bisa Direkayasa tapi Alam Tak Pernah Bohong

Sabtu, 06 Desember 2025 | 22:06

Presiden Prabowo Gelar Ratas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 22:04

Pesantren Ekologi Al-Mizan Tanam 1.000 Pohon Lawan Banjir hingga Cuaca Ekstrem

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:58

Taiwan Tuduh China Gelar Operasi Militer di LCS

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:52

ASG-PIK2 Salurkan Permodalan Rp21,4 Miliar untuk 214 Koperasi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:41

Aksi Bersama Bangun Ribuan Meter Jembatan Diganjar Penghargaan Sasaka

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:29

Dua Jembatan Bailey Dipasang, Medan–Banda Aceh akan Terhubung Kembali

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:29

Saling Buka Rahasia, Konflik Elite PBNU Sulit Dipulihkan

Sabtu, 06 Desember 2025 | 20:48

Isu 1,6 Juta Hektare Hutan Riau Fitnah Politik terhadap Zulhas

Sabtu, 06 Desember 2025 | 20:29

Kemensos Dirikan Dapur Produksi 164 Ribu Porsi Makanan di Tiga WIlayah Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 19:55

Selengkapnya