Masyarakat Sipil Harus Kompak Melawan Penundaan Pemilu

Wacana penundaan pemilu 2024 mencuat dari elit partai politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dibarengi oleh dua anak buah Jokowi yakni Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut menggaungkannya.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute Achmad Choirul Umam meminta agar seluruh masyarakat harus kompak melawan usulan penundaan pemilu dan diminta untuk waspada adanya pergerakan para elit politik yang berusaha menyetir isu tersebut.
 
“Seluruh elemen masyarakat sipil harus terus waspada dengan gerakan kampanye penundaan pemilu. Hal ini karena meski wacana ini memang cenderung melemah karena derasnya kritik publik, tapi potensi berubahnya arah masih terbuka mengingat operasi politik masih terus dilakukan,” kata Achmad Choirul Umam dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/3).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina ini menambahkan, apa yang dilakukan elit politik dengan wacana penundaan pemilu yang kemungkinan tidak terjadi namun bisa saja berbelok disebutnya sebagai ‘time-buying’ strategy.
 
“Strategi ini dilakukan bersamaan dengan strategi lain yaitu ‘face-saving’ strategy, yaitu semacam langkah antisipatif penyelamatan muka jika operasi ini gagal. Inilah yang dilakukan melalui dikeluarkannya pernyataan-pernyataan yang ambigu dan tidak tegas menyikapi isu ini,” katanya.
 
Menurutnya, jika isu penundaan pemilu 2024 terus berkembang dan tidak mampu dibendung oleh masyarakat, maka tidak mustahil akan ada perubahan konstitusi seperti yang dilakukan negara sahabat.
 
“Jika masyarakat sipil dan seluruh elemen tidak waspada, maka bukan mustahil pengubahan konstitusi untuk mengakomodasi perpanjangan kekuasaan dapat terealisasi sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah negara yang memiliki basis demokrasi lemah seperti Argentina, Brasil, Kolombia, Pakistan, atau Rusia,” tutupnya.