Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan/Net

Politik

Anthony Budiawan: Utang untuk Kesejahteraan Rakyat Itu Slogan Brutal

MINGGU, 27 MARET 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Klaim Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pemerintah berutang untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial mendapat kritikan tajam. Sebab, pernyataan itu jauh dari kenyataan yang terjadi.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan bahkan menyebut klaim itu sebagai slogan yang brutal. Sebab, pemerintah selama ini justru semakin membatasi subsidi untuk rakyat.

Bahkan harga pangan yang menyangkut hajat orang banyak diserahkan pada mekanisme pasar.


“Utang untuk kesejahteraan rakyat? Slogan brutal. Faktanya, subsidi hak rakyat semakin dibatasi, barang subsidi dilangkakan,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (27/3).

Subsidi untuk rakyat yang hilang terbilang ironis. Sebab, pemerintah sebelumnya membangga-banggakan diri berhasil melampaui target penerimaan pajak akibat naiknya harga minyak dan gas serta sejumlah komoditas.

Terakhir, Anthony turut menyinggung adanya desas-desus uang rakyat diambil untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara. Jika benar, menurutnya hal itu bisa melanggar hukum.

“Uang hak rakyat menurut UU diambil untuk pembangunan IKN? Melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia,” tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak santai saat merespons iyamh pemerintah yang tercatat naik di akhir Januari 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Sri Mulyani mengklaim bahwa langkah ini diambil pemerintah untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat, di tengah pandemi.

“Walaupun kita defisit, drop, kita masih bisa berutang tapi itu untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial,” tutur Menkeu Sri Mulyani, Rabu (23/3).

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya