Ketua DPR RI Puan Maharani/Net
Berkembangnya isu Ketua DPR RI Puan Maharani ditawari jabatan wakil presiden untuk memuluskan penundaan Pemilu 2024 tidak boleh dipandang sebelah mata. Isu ini menjadi tanda adanya upaya sistematis menghalalkan segala macam cara untuk menggolkan penundaan pemilu.
Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani saat merespon isu soal barter jabatan Wakil Presiden.
"Terkait adanya isu barter jabatan Maruf Amin, justru menandakan betapa banter seriusnya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/3).
Menurut Saiful, isu tersebut jangan dianggap sebagai isu murahan. Karena, jika isu barter jabatan Wapres benar adanya, menunjukkan adanya pihak-pihak yang sengaja serius ingin menggolkan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan-jabatan publik.
"Nampak terlihat seperti yang disampaikan Puan Maharani, ada upaya yang sistematis guna menghalalkan segala macam cara untuk menggolkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden," kata Saiful.
Namun demikian, doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini mengaku tidak heran lantaran orang-orang yang berbicara soal penundaan pemilu adalah petinggi partai politik. Seperti Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas.
"Maka tentu ini adalah sangat serius, bukan kabar burung dan validitasnya tentu mestinya dapat dipertanggung jawabkan," pungkas Saiful.
