Berita

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino/Net

Politik

Terkait Undang Putin di KTT G20, GMNI Minta Barat Tidak Campuri Indonesia

JUMAT, 25 MARET 2022 | 23:32 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Langkah pemerintah Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke rapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendapat kecaman dari sejumlah negara. Salah satu negara yang tidak suka dengan langkah Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin adalah Australia.

Merespons suara penolakan itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, mengecam tindakan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Australia dan sekutunya yang mencoba mengintervensi dengan menekan Indonesia agar mengeluarkan Rusia dari daftar tamu KTT G20.

Menurut Arjuna, mereka tidak menghargai keputusan pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat.


“Mereka teriak hak asasi, teriak demokrasi. Tapi sekarang mereka praktikkan totalitarianisme global. Mereka coba tekan pemerintah Indonesia agar mengambil keputusan sesuai kehendak dan kepentingan mereka," demikian kecaman Arjuna yang dijelaskan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/3).

Dalam pandangan Arjuna, tindakan Barat yang menginginkan semua negara menghukum Rusia tidak menghargai kedaulatan negara-negara lain. Ditambahkan Arjuna, sikap barat itu menunjukkan adanya sindrom kekuasaan kompleks (authority complex). Ia melihat langkah barat itu sebagai upaya memaksa cara pandang Barat sebagai cara pandang global.

“Dunia hari ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang timpang dimana negara-negara NATO mencoba memainkan narasi yang hegemonik soal konflik Rusia-Ukraina dan mencoba memojokkan Indonesia," tambah Arjuna

GMNI meminta pemerintah Indonesia tidak mundur dengan keputusannya untuk tetap mengundang Rusia dalam KTT G20.

Arjuna memuji keputusan pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan prinsip politik bebas aktif.

GMNI, kata Arjuna berharap pemerintah tetap teguh dengan keputusannya, sebagai negara berdaulat Indonesia berhak mengambil keputusan tanpa intervensi negara lain, termasuk mengundang Rusia di agenda KTT G20.

Apalagi, dijelaskan Arjuna, Indonesia bukanlah negara anggota NATO. Dengan demikian, tidak perlu mengikuti hegemonik barat dan sekutunya.

“Dalam G20 tidak boleh ada negara yang mencoba meniadakan hak negara lain sebagai anggota KTT. Amerika dan gengnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang," pungkas Arjuna.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya