Reshuffle akan dilakukan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri yang tidak berkontribusi maksimal menggenjot realisasi belanja produk dalam negeri yang ditargetkan Rp 400 triliun hingga Mei tahun ini.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (24/3).
"Saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp 400 triliun di Mei (2022)," ujar Jokowi.
Jokowi menginginkan implementasi belanja produk dalam negeri yang sebesar Rp 400 triliun hingga Mei 2022 nanti bisa betul-betul tereksekusi di lapangan, baik oleh pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat dan juga termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Untuk pengawasannya, Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan implementasi target tersebut dilaksanakan pemerintah daerah. Khusus untuk BUMN, bakal diawasi Menteri BUMN Erick Thohir.
"Sudah berapa sih transaksi yang ada? Laporan ke saya. Konsekuensinya saya sampaikan ke Menteri Keuangan, sudahlah kalau ada yang enggak semangat potong DAK-nya. Setuju? Akan saya potong betul DAK-nya, apabila ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati," tegas Jokowi.
"BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita (pertahankan)," imbuhnya.
Sedangkan untuk jajaran pemerintah pusat, Jokowi memastikan dirinya yang akan mengawasi langsung implementasi belanja produk dalam negeri oleh seluruh menteri yang ada. Sebab, dia mengaku jengkel menemukan sejumlah kementerian yang masih gemar membeli produk impor.
"Kementerian? Sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Reshuffle sudah, saya itu. Kaya gini enggak bisa jalan, (padahal) sudah di depan mata, uangnya ada, uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit sekali. Ini akan saya awasi betul," demikian Jokowi.
